Fahri Hamzah: Pemindahan IKN Adalah Ide Besar yang Perlu Penjelasan
Sabtu, 19 Februari 2022 - 21:17 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan, dalam sejarahnya, bangsa Indonesia tidak pernah merancang dan membangun IKN, termasuk Jakarta. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia tidak pernah merancang dan membangun Ibu Kota Negara (IKN), termasuk Jakarta. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah .
Baca juga: Bappenas Tegaskan Pemindahan IKN Wujudkan Pemerataan Ekonomi
Menurut Fahri Hamzah , Istana Negara pun merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda. Demikian juga Gedung DPR/MPR yang sebenarnya adalah Gedung CONEFO yang dibangun Bung Karno.
Baca juga: KSP Sebut Presiden Jokowi Umumkan Calon Kepala Otorita IKN pada Maret atau April
Sehingga, Fahri menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menyampaikan narasi yang komprehensif kepada publik, agar pembangunan IKN ini tidak terhambat.
"Pemindahan IKN adalah ide besar yang memerlukan penjelasan atau narasi yang komprehensif. Jika tidak, penuntasan ide besar tersebut akan terhambat," ujar Fahri dalam sebuah webinar yang dikutip Sabtu (19/2/2022).
Mantan Wakil Ketua DPR ini melihat, Presiden Jokowi dalam menggagas pemindahan IKN terlihat spontan, walau sudah terencana dengan baik. Karena itu, diperlukan para penutur serta pembela RI 1 untuk membela gagasan besar tersebut.
Fahri mengingatkan, yang dilakukan terhadap IKN baru bernama Nusantara, sejatinya tidak sekadar membangun kota biasa. Tapi, membangun wajah negara, yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mencakup memori sejarah nasional.
"Seharusnya, pembangunan ibu kota negara baru itu tidak lah sama. Ibu kota negara baru ini harus berbasiskan pada ide besar tentang Indonesia, yang bisa diceritakan pada dunia. Harus ada ide besar dan narasi yang baik dan tepat, untuk mengajak bangsa ini bersepakat memindahkan ibu kota negara nya," ujar Fahri.
Sementara itu, eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago menjelaskan, pemindahan IKN merupakan wujud dari upaya transformasi Indonesia.
Dia menyebut, kota besar di Pulau Jawa pada umumnya adalah kota yang kualitasnya tak bertambah karena kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Tekanan jumlah penduduk pun kemudian melahirkan problem ekologi dan pangan.
"Tak hanya itu, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa pun 'beranak-pinak'. Konsekuensinya, pertumbuhan kemiskinan di luar Jawa, khususnya Indonesia tengah dan timur meningkat. Ketimpangan sumber daya manusia juga meninggi, akibat ketimpangan sentra-sentra pendidikan unggul, yang menumpuk di Jawa," ucap Andrinof.
Solusi dari semua itu, menurut Andrinof, adalah melakukan transformasi dari pola pembangunan kolonial yang mengandalkan 'magnet' tunggal di Jakarta maupun Jawa, ke model pembangunan merata ke wilayah tengah Indonesia.
"Jadi magnet tunggal itu harus dipecah, dan pemindahan IKN ini adalah upaya untuk memecahkan magnet tunggal itu," terang Andrinof.
Baca juga: Bappenas Tegaskan Pemindahan IKN Wujudkan Pemerataan Ekonomi
Menurut Fahri Hamzah , Istana Negara pun merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda. Demikian juga Gedung DPR/MPR yang sebenarnya adalah Gedung CONEFO yang dibangun Bung Karno.
Baca juga: KSP Sebut Presiden Jokowi Umumkan Calon Kepala Otorita IKN pada Maret atau April
Sehingga, Fahri menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menyampaikan narasi yang komprehensif kepada publik, agar pembangunan IKN ini tidak terhambat.
"Pemindahan IKN adalah ide besar yang memerlukan penjelasan atau narasi yang komprehensif. Jika tidak, penuntasan ide besar tersebut akan terhambat," ujar Fahri dalam sebuah webinar yang dikutip Sabtu (19/2/2022).
Mantan Wakil Ketua DPR ini melihat, Presiden Jokowi dalam menggagas pemindahan IKN terlihat spontan, walau sudah terencana dengan baik. Karena itu, diperlukan para penutur serta pembela RI 1 untuk membela gagasan besar tersebut.
Fahri mengingatkan, yang dilakukan terhadap IKN baru bernama Nusantara, sejatinya tidak sekadar membangun kota biasa. Tapi, membangun wajah negara, yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mencakup memori sejarah nasional.
"Seharusnya, pembangunan ibu kota negara baru itu tidak lah sama. Ibu kota negara baru ini harus berbasiskan pada ide besar tentang Indonesia, yang bisa diceritakan pada dunia. Harus ada ide besar dan narasi yang baik dan tepat, untuk mengajak bangsa ini bersepakat memindahkan ibu kota negara nya," ujar Fahri.
Sementara itu, eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago menjelaskan, pemindahan IKN merupakan wujud dari upaya transformasi Indonesia.
Dia menyebut, kota besar di Pulau Jawa pada umumnya adalah kota yang kualitasnya tak bertambah karena kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Tekanan jumlah penduduk pun kemudian melahirkan problem ekologi dan pangan.
"Tak hanya itu, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa pun 'beranak-pinak'. Konsekuensinya, pertumbuhan kemiskinan di luar Jawa, khususnya Indonesia tengah dan timur meningkat. Ketimpangan sumber daya manusia juga meninggi, akibat ketimpangan sentra-sentra pendidikan unggul, yang menumpuk di Jawa," ucap Andrinof.
Solusi dari semua itu, menurut Andrinof, adalah melakukan transformasi dari pola pembangunan kolonial yang mengandalkan 'magnet' tunggal di Jakarta maupun Jawa, ke model pembangunan merata ke wilayah tengah Indonesia.
"Jadi magnet tunggal itu harus dipecah, dan pemindahan IKN ini adalah upaya untuk memecahkan magnet tunggal itu," terang Andrinof.
(maf)
Lihat Juga :
