Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
Sabtu, 19 Februari 2022 - 07:35 WIB
loading...
A
A
A
Sekretaria Fraksi Partai Nasdem DPR ini menjelaskan, pemerintah dan DPR melihat bahwa 120 hari masa terlalu lama karena akan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Ditambah dengan kondisi pandemi karena akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Maka DPR dan pemerintah meminta agar masa kampanye itu bisa diperpendek setidaknya 90 hari atau 75 hari.
"Kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan ada efisisnsi dari sisi anggaran, kedua kita akan hindari polarisasi di masyarakat," terang Saan.
Baca juga: Calon Anggota KPU-Bawaslu Terpilih seperti yang Beredar, DPR: Itu Kebetulan Saja
Hanya saja, kata Saan, yang menjadi hambatan KPU jika masa kampanye diperpendek menjadi 90 hari, katanya ada pada urusan logistik. Menurutnya, KPU bisa berinovasi, logistik yang produksinya selama ini kan dilakukan secara sentralisasi dari KPU RI, bisa didelegasikan pengadaannya di ke daerah-daerah yang memang sudah siap.
"Itu juga yang menjadi kenapa pemilu kemarin banyak yang meninggal, salah satunya karena memang distribusi logistiknya yang agak telat terkait soal pengadaan dan sebagainya," paparnya.
Juga soal efisiensi waktu rekapitulasi, kata dia, DPR meminta KPU untuk melakukan efisiensi rekapitulasi suara. Dan karena Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak berubah, maka KPU harus banyak berinovasi.
"Itu yang kita minta nanti ke KPU baru. Dengan cara melihat memetakan PKPU yang sebelumnya dan di mana dia bisa melakukan terobosan supaya dapat dilakukan efisiensi dan efektivitas di setiap tahapan," jelasnya.
"Kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan ada efisisnsi dari sisi anggaran, kedua kita akan hindari polarisasi di masyarakat," terang Saan.
Baca juga: Calon Anggota KPU-Bawaslu Terpilih seperti yang Beredar, DPR: Itu Kebetulan Saja
Hanya saja, kata Saan, yang menjadi hambatan KPU jika masa kampanye diperpendek menjadi 90 hari, katanya ada pada urusan logistik. Menurutnya, KPU bisa berinovasi, logistik yang produksinya selama ini kan dilakukan secara sentralisasi dari KPU RI, bisa didelegasikan pengadaannya di ke daerah-daerah yang memang sudah siap.
"Itu juga yang menjadi kenapa pemilu kemarin banyak yang meninggal, salah satunya karena memang distribusi logistiknya yang agak telat terkait soal pengadaan dan sebagainya," paparnya.
Juga soal efisiensi waktu rekapitulasi, kata dia, DPR meminta KPU untuk melakukan efisiensi rekapitulasi suara. Dan karena Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak berubah, maka KPU harus banyak berinovasi.
"Itu yang kita minta nanti ke KPU baru. Dengan cara melihat memetakan PKPU yang sebelumnya dan di mana dia bisa melakukan terobosan supaya dapat dilakukan efisiensi dan efektivitas di setiap tahapan," jelasnya.
Lihat Juga :
