Komponen Ini Jadi Penyebab Biaya Haji 2022 Diusulkan Naik

Jum'at, 18 Februari 2022 - 20:29 WIB
loading...
Komponen Ini Jadi Penyebab...
Kemenag menyebut usulan biaya haji 2022 naik karena adanya perubahan beberapa komponen biaya akibat pandemi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktur Pelayanan Haji Ditjen PHU Kemenag Subhan Cholid mengatakan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M naik sebesar Rp45 juta dikarenakan adanya perubahan beberapa komponen biaya yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Seperti biaya karantina seusai tiba di Arab Saudi selama 5 hari dan PCR sebanyak dua kali. Hal ini pun juga dipengaruhi oleh kurs yang sangat dinamis setiap saat sejalan dengan kenaikan biaya di Arab Saudi.

"Ada komponen sifatnya mandatory yang ditetapkan oleh Arab Saudi misalnya 2019 ada pajak sebesar 5% baru di 2022 ini menjadi 15%. Kedua adalah biaya visa di 2019 itu 300 Real di 2022 ini menjadi 403 Real. Nah ini yang kira-kira komponen utama yang menjadikan tambahan biaya tersebut," kata Subhan dalam program iNews Sore, Jumat (18/2/2022)

Baca juga: Kenaikan Biaya Haji Rp45 Juta Memberatkan Calon Jamaah

Selain itu, Subhan mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema haji di masa pandemi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Misalnya menyiapkan hotel bagi karantina jamaah ketika mereka sampai di Saudi, menyiapkan tempat untuk isolasi jika jamaah terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: Partai Perindo: Kenaikan Biaya Ibadah Haji di Masa Pandemi Kurang Tepat

Sari sisi konsumsi, mengingat jamaah haji menghabiskan sebagian waktunya mengikuti karantina. Maka jamaah yang biasanya konsumsi diberikan dua kali sehari, kini pada saat karantina konsumsi diberikan sebanyak 3 kali sehari. "Ini bagian dari peningkatan layanan dan juga antisipasi situasi pandemi ini," ujar dia.

Subhan menambahkan, usulan biaya haji Rp45 juta meliputi 50,5% menjadi beban jamaah. Lalu selebihnya menjadi beban nilai manfaat dan juga beban APBN dan APBD sesuai dengan komposisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Subhan mengatakan kenaikan harga tersebut masih berupa usulan dan akan dikaji lebih lanjut oleh DPR RI sesuai dengan perkembangan pada saat ini.

"Usulan ini akan dikaji oleh DPR. Tentu kita berharap dalam masa-masa ke depan ini kondisi menjadi semakin membaik sehingga protokol kesehatan ini bisa dihemat dan diefisienkan," kata dia.

(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Workshop Pengasuh Bahas...
Workshop Pengasuh Bahas Strategi Pesantren Tetap Berkembang di Era Disrupsi
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Sesalkan Pembubaran...
Sesalkan Pembubaran Ibadah GMS Bantul, Kemenag Minta Polda DIY Tangkap Pelaku
Rekomendasi
Poco F8 Ultra Kembali...
Poco F8 Ultra Kembali Dijual di Indonesia: HP Gaming Buas dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5
Pemprov Papua Selatan:...
Pemprov Papua Selatan: PSN Wanam Buka Lapangan Pekerjaan dan Tingkatkan Kesejahteraan
SDH Depok Komitmen Bangun...
SDH Depok Komitmen Bangun Pendidikan Karakter hingga Pengembangan Kepemimpinan
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
Biaya Penyelenggaraan...
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 per Embarkasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved