Lolly Suhenty, Satu-satunya Perempuan yang Dipilih DPR Menjadi Anggota Bawaslu

JAKARTA - Lolly Suhenty menjadi satu-satunya perempuan yang terpilih sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) 2022-2027. Nama Lolly berada di urutan pertama anggota Bawaslu terpilih.

Diketahui, Lolly merupakan satu-satunya calon dari kalangan perempuan yang dipilih Komisi II DPR. Empat calon lainnya yang ditetapkan Komisi II DPR menjadi anggota Bawaslu 2022-2027 adalah Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Lolly merupakan perempuan kelahiran Cianjur 28 Februari 1978. Dia lulusan Magister Universitas Pakuan, Bogor. Kini, Lolly menjabat anggota Bawaslu Jawa Barat.

Sebelumnya, Lolly menjadi tenaga ahli DPD Periode 2010-2018, Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) dan terlibat dalam Divisi Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. Lolly juga aktif di sejumlah organisasi, seperti pengurus pusat Fatayat NU, pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di Jawa Barat.



Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Rabu (16/2/2022), Lolly Suhenty membawa visi kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya pengelolaan informasi sebagai edukasi kepada masyarakat sekaligus cara dalam menciptakan hubungan baik dengan sesama penyelenggara pemilu maupun instansi lain.

"Visi saya mempercepat dan memperkuat pemilu yang inklusif, berintegritas melalui Bawaslu yang profesional, mandiri, serta berperspektif kesetaraan dan keadilan gender. Memang sejak kuliah hingga sekarang, saya mendedikasikan untuk melindungi kelompok rentan, salah satunya kalangan perempuan," kata Loly, dikutip dari laman bawaslu.go.id.



Lolly membawa sejumlah misi, antara lain menghadirkan kebijakan berspektif gender serta mendorong partisipasi aktif disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Terobosan yang akan dia dorong adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu. Sebab, hingga kini angka 30% keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi. "Angka di kabupaten/kota baru masih ada hanya 16 persen," ujarnya.