Darurat PHK, KSPI: Data PHK Kemenaker Meresahkan Buruh
Senin, 13 April 2020 - 18:13 WIB
loading...
A
A
A
“Apa yang disampaikan Kemenaker dan Apindo, itu patut diduga menyesatkan dan meresahkan kalangan buruh,” tutur Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (13/4/2020).
Said menyatakan kondisi darurat PHK itu dikarenakan oleh empat faktor. Terpukulnya industri pariwisata dan UMKM, menipisnya bahan baku industri manufaktur terutama dari impor, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar, dan anjloknya harga minyak mentah dunia.
“Tapi KSPI mempertanyakan apakah data PHK yang dikeluarkan Kemenaker dan keluhan yang disampaikan Apindo sudah sesuai dengan fakta di lapangan?” celetuk dia.
Terkait itu, KSPI meragukan penyajian data PHK dari Kemenaker yang tidak transparan dan tidak terukur tersebut. Said pun mempertanyakan sektor industri mana yang banyak ter-PHK serta mengecam sikap pengusaha dan Apindo yang selalu berkeluh kesah sehingga merugikan buruh.
“Padahal sudah banyak insentif dan dana APBN yang digelontorkan penerintah untuk membantu kesulitan pengusaha di tengah pandemi Corona. Jadi, sikap pemerintah dan Apindo tersebut membuat cemas, resah bagi buruh, dan terkesan menyesatkan dalam memberikan data-data PHK,” singgungnya lagi.
Said menyatakan kondisi darurat PHK itu dikarenakan oleh empat faktor. Terpukulnya industri pariwisata dan UMKM, menipisnya bahan baku industri manufaktur terutama dari impor, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar, dan anjloknya harga minyak mentah dunia.
“Tapi KSPI mempertanyakan apakah data PHK yang dikeluarkan Kemenaker dan keluhan yang disampaikan Apindo sudah sesuai dengan fakta di lapangan?” celetuk dia.
Terkait itu, KSPI meragukan penyajian data PHK dari Kemenaker yang tidak transparan dan tidak terukur tersebut. Said pun mempertanyakan sektor industri mana yang banyak ter-PHK serta mengecam sikap pengusaha dan Apindo yang selalu berkeluh kesah sehingga merugikan buruh.
“Padahal sudah banyak insentif dan dana APBN yang digelontorkan penerintah untuk membantu kesulitan pengusaha di tengah pandemi Corona. Jadi, sikap pemerintah dan Apindo tersebut membuat cemas, resah bagi buruh, dan terkesan menyesatkan dalam memberikan data-data PHK,” singgungnya lagi.
