Mendagri Sebut Kemajuan Teknologi Dukcapil Harus Diimbangi Budaya Kerja

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) M Tito Karnavian, meminta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar menjaga integritas dalam bertugas. Menurut Mendagri , kemajuan sistem yang dibangun Dukcapil harus diimbangi dengan penyesuaian budaya kerja yang baik.

Baca juga: Kemendagri Antisipasi Potensi Konflik Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Demikian disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 di Badung, Bali, Selasa 8 Februari 2022.



"Personel-personel yang mengawaki Dukcapil harus yang berintegrasi baik, dan juga inovatif," kata Tito. dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022).

Tito mengaku, pihaknya tak akan segan-segan untuk menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk penyimpangan moral, seperti pungutan liar atau pungli dalam kegiatan pelayanan publik, misalnya dalam pengurusan administrasi publik.

"Saya juga mengambil tindakan-tindakan tegas kalau nanti ada, misalnya masih ada pungli. Saya turunkan tim untuk mengecek," tegas Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri tertarik dengan tema Rakornas yakni SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital Dalam Genggaman.

"Saya merasa tertarik dengan temanya. Ini betul-betul tolong pahami. Saya ingat tentang bahasa ini, tentang dampak kemajuan teknologi informasi. Bahasanya adalah the world in your palm, dunia berada dalam genggaman karena teknologi informasi," jelasnya.

Ia menyampaikan, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari sistem pelayanan yang sebelumnya manual kini menjadi digital.

"Saya melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh rekan-rekan Dukcapil yang tadinya manual, bertemu fisik. Sekarang dengan adanya digitalisasi di bidang Kedukcapilan, pemerintahan berbasis elektronik, maka masyarakat lebih dimudahkan," ungkap Tito.

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan, hingga saat ini data kependudukan yang sudah masuk pada big data nasional mencapai 92 persen. Menurutnya, sistem Dukcapil ini juga dapat mengidentifikasi setiap adanya potensi pemalsuan dan data ganda identitas kependudukan.

"Karena itu dilengkapi dengan fitur-fitur secara spesifik, sehingga sulit untuk doble atau dipalsukan. Itu menggunakan sidik jari, face recognition," ujarnya.

Tito mengatakan, kemudahan pekerjaan karena sistem kependudukan berbasis digital ini juga dapat diluhat dari sejumlah sektor, seperti soal rancangan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Kemudia jumlah penduduk yang melahirkan, data stunting, data pasien Covid-19, data testing, dan tracing, dan data vaksinasi selama pandemik Covid-19.

Tidak hanya itu, data bantuan sosial (bansos) juga dapat diketahui melalui Big Data Dukcapil sebab Kementerian Sosial sendiri sudah membangun kerja sama dengan Dukcapil.

"Kepala daerah juga bisa menggunakan itu. Oleh karenanya, Kepala Dinas Dukcapil jangan hanya mengumpulkan data, tapi bagaimana membuat big data di masing-masing daerah yang dapat diinputkan kepada kepala daerah," kata Tito.

"Ini sangat komplek, sangat powerfull, dan sangat bermanfaat untuk semua, termasuk juga swasta dan dunia bisnis, dan lain-lain," tutup Mendagri.