Penjelasan Guru Besar IPB Terkait jika Sawit Masuk Tanaman Hutan
Rabu, 09 Februari 2022 - 16:12 WIB
loading...
A
A
A
Hal itu berarti diperlukan strategi pengaturan baru, karena selain akan diatur dalam undang-undang kehutanan, sawit juga sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pertanahan dan UU Perkebunan.
Dalam UU Perkebunan, sawit telah ditetapkan sebagai usaha pengolahan hasil perkebunan (Pasal 41), komoditas perkebunan strategis tertentu (Pasal 52), serta jenis tanaman perkebunan ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Pasal 46).
"Kedua poin yang saya sebutkan itu menunjukkan, bahwa alasan memasukkan sawit menjadi tanaman hutan bukan semata-mata perlu argumentasi teknis, tetapi juga perlu argumentasi dari perspektif perubahan institusional, apakah akan menjadi lebih efisien atau justru sebaliknya," ucapnya.
Hariadi menjelaskan, kehutanan dan perkebunan atau persoalan kawasan hutan dan tanah negara yang telah dibuktikan oleh banyaknya penggunaan secara illegal maupun konflik dalam penguasaannya menunjukkan adanya masalah tatakelola (governance) yang buruk, termasuk pelanggaran tata ruang, korupsi perizinan, maupun lemahnya lembaga pemberi izin melakukan kontrol.
Persoalan ini jauh lebih relevan dan penting untuk diselesaikan saat ini, karena lebih menentukan keberhasilan upaya mewujudkan keadilan alokasi pemanfaatan sumberdaya alam, kepastian usaha, maupun upaya peningkatan produktivitas hutan dan lahan.
"Dengan paparan di atas, ide sawit menjadi tanaman hutan perlu dikaji ulang relevansinya," ujarnya.
Dalam UU Perkebunan, sawit telah ditetapkan sebagai usaha pengolahan hasil perkebunan (Pasal 41), komoditas perkebunan strategis tertentu (Pasal 52), serta jenis tanaman perkebunan ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Pasal 46).
"Kedua poin yang saya sebutkan itu menunjukkan, bahwa alasan memasukkan sawit menjadi tanaman hutan bukan semata-mata perlu argumentasi teknis, tetapi juga perlu argumentasi dari perspektif perubahan institusional, apakah akan menjadi lebih efisien atau justru sebaliknya," ucapnya.
Hariadi menjelaskan, kehutanan dan perkebunan atau persoalan kawasan hutan dan tanah negara yang telah dibuktikan oleh banyaknya penggunaan secara illegal maupun konflik dalam penguasaannya menunjukkan adanya masalah tatakelola (governance) yang buruk, termasuk pelanggaran tata ruang, korupsi perizinan, maupun lemahnya lembaga pemberi izin melakukan kontrol.
Persoalan ini jauh lebih relevan dan penting untuk diselesaikan saat ini, karena lebih menentukan keberhasilan upaya mewujudkan keadilan alokasi pemanfaatan sumberdaya alam, kepastian usaha, maupun upaya peningkatan produktivitas hutan dan lahan.
"Dengan paparan di atas, ide sawit menjadi tanaman hutan perlu dikaji ulang relevansinya," ujarnya.
Lihat Juga :
