Bawaslu Minta Ada Anggaran Perlindungan Kesehatan Penyelenggara Pilkada
Jum'at, 12 Juni 2020 - 19:42 WIB
loading...
Pelaksanaan Pilkada bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu menyatakan siap menjalankan fungsi pengawasannya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menyatakan siap menjalankan fungsi pengawasannya.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
Akan tetapi, diperlukan perlindungan kesehatan tidak hanya kepada pemilih, melainkan juga para penyelenggara baik petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu di daerah. (Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
"Kita bersama sudah sepakat Pilkada pada 9 Desember 2020, sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Nah untuk itu, bagi penyelenggara Pemilu di daerah butuh perlindungan kesehatan, jadi tidak hanya pemilih saja, tetapi juga petugas wajib dilindungi, termasuk petugas Bawaslu dan KPU juga," kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Jakarta, Jumat (12/6/2020).
(Baca juga: Sembilan Kejanggalan dalam Persidangan Penyerangan Novel Baswedan)
Menurut Fritz, sebenarnya di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah ada aturan pelaksanaan Pemilu ketika dalam keadaan bencana. Hal itu secara teknis sedang dibahas, dan didiskusikan bersama.
Dirinya memberikan contoh seperti ketentuan mengggunakan masker atau sarung tangan bagi petugas pemilu. Maka itu, anggaran tambahan diperlukan.
"Mereka melakukan verifikasi pemilih, harus pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Ya setidaknya harus ada hand sanitizer dan masker dan detailnya masih dalam pembahasan," ungkapnya.
Adapun terkait Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP), Fritz mengungkapkan, Bawaslu tetap optimistis fungsi pengawasan tetap berjalan optimal. Selama beberapa hari terakhir,
koordinasi tetap bisa dilakukan kendati dalam komunikasi digital.
"Tentu kami berharap Bu Ratna segera dinyatakan sembuh kembali. Dan selama ini kami terus melakukan koordinasi secara digital. Sebenarnya, Pilkada ini yang sibuk di daerah-daerah, Bawaslu sebagai penanggungjawab akhir," katanya.
"Kita terus berkoordinasi dengan para pihak, termasuk dengan segenap jajaran, KPU, DPR RI, Kemendagri dan DKPP. Bawaslu yakin Pilkada 9 Desember 2020 bisa sukses dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19," sambungnya.
Hal senada dikatakan oleh Akademisi dari Universitas Brawijaya, Prof Bambang Suprioyono. Bambang mengatakan, kinerja Bawaslu dalam kondisi seperti ini dituntut lebih cermat dan ekstra hati-hati.
Pertama, perlu lebih cermat karena esensi pengawasan adalah mengawasi sebelum Pilkada berlangsung (ex-ante), ketika Pilkada sedang berjalan (on-going) dan hingga Pilkada berakhir (ex-post facto). Sementara kinerja pengawasan harus memenuhi protokol kesehatan.
Kedua, perlu ekstra hati-hati karena semua komponen penyelenggara Pemilu harus berusaha untuk menjamin agar semua kondisi fisik tetap sehat dan terbebas dari wabah. Sementara hingga saat ini pengatasan wabah masih berlangsung.
Karena itu kata dia, ada baiknya untuk diperhatikan dengan seksama terutama menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk fasilitas pendukungnya, tentu hal ini membutuhkan dukungan pendanaan.
Dia melanjutkan, akan lebih baik jikalau setelah dihitung dengan cermat, pemerintah bisa segera menetapkan anggaran tambahan perlindungan kesehatan dari wabah Covid-19 untuk penyelenggaraan Pilkada.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk pengadaan peralatan pelindung diri, khususnya para petugas KPU atau Bawaslu daerah, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada antara lain gugus tugas Pilkada Kemendagri bersama lembaga lainnya seperti DPR RI dan DPD RI.
"Kepastian pendanaan tambahan sebaiknya segera diputuskan juga, untuk menjamin pelaksanaan Pilkada dengan baik," kata Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
Akan tetapi, diperlukan perlindungan kesehatan tidak hanya kepada pemilih, melainkan juga para penyelenggara baik petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu di daerah. (Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
"Kita bersama sudah sepakat Pilkada pada 9 Desember 2020, sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Nah untuk itu, bagi penyelenggara Pemilu di daerah butuh perlindungan kesehatan, jadi tidak hanya pemilih saja, tetapi juga petugas wajib dilindungi, termasuk petugas Bawaslu dan KPU juga," kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di Jakarta, Jumat (12/6/2020).
(Baca juga: Sembilan Kejanggalan dalam Persidangan Penyerangan Novel Baswedan)
Menurut Fritz, sebenarnya di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah ada aturan pelaksanaan Pemilu ketika dalam keadaan bencana. Hal itu secara teknis sedang dibahas, dan didiskusikan bersama.
Dirinya memberikan contoh seperti ketentuan mengggunakan masker atau sarung tangan bagi petugas pemilu. Maka itu, anggaran tambahan diperlukan.
"Mereka melakukan verifikasi pemilih, harus pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Ya setidaknya harus ada hand sanitizer dan masker dan detailnya masih dalam pembahasan," ungkapnya.
Adapun terkait Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP), Fritz mengungkapkan, Bawaslu tetap optimistis fungsi pengawasan tetap berjalan optimal. Selama beberapa hari terakhir,
koordinasi tetap bisa dilakukan kendati dalam komunikasi digital.
"Tentu kami berharap Bu Ratna segera dinyatakan sembuh kembali. Dan selama ini kami terus melakukan koordinasi secara digital. Sebenarnya, Pilkada ini yang sibuk di daerah-daerah, Bawaslu sebagai penanggungjawab akhir," katanya.
"Kita terus berkoordinasi dengan para pihak, termasuk dengan segenap jajaran, KPU, DPR RI, Kemendagri dan DKPP. Bawaslu yakin Pilkada 9 Desember 2020 bisa sukses dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19," sambungnya.
Hal senada dikatakan oleh Akademisi dari Universitas Brawijaya, Prof Bambang Suprioyono. Bambang mengatakan, kinerja Bawaslu dalam kondisi seperti ini dituntut lebih cermat dan ekstra hati-hati.
Pertama, perlu lebih cermat karena esensi pengawasan adalah mengawasi sebelum Pilkada berlangsung (ex-ante), ketika Pilkada sedang berjalan (on-going) dan hingga Pilkada berakhir (ex-post facto). Sementara kinerja pengawasan harus memenuhi protokol kesehatan.
Kedua, perlu ekstra hati-hati karena semua komponen penyelenggara Pemilu harus berusaha untuk menjamin agar semua kondisi fisik tetap sehat dan terbebas dari wabah. Sementara hingga saat ini pengatasan wabah masih berlangsung.
Karena itu kata dia, ada baiknya untuk diperhatikan dengan seksama terutama menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk fasilitas pendukungnya, tentu hal ini membutuhkan dukungan pendanaan.
Dia melanjutkan, akan lebih baik jikalau setelah dihitung dengan cermat, pemerintah bisa segera menetapkan anggaran tambahan perlindungan kesehatan dari wabah Covid-19 untuk penyelenggaraan Pilkada.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk pengadaan peralatan pelindung diri, khususnya para petugas KPU atau Bawaslu daerah, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada antara lain gugus tugas Pilkada Kemendagri bersama lembaga lainnya seperti DPR RI dan DPD RI.
"Kepastian pendanaan tambahan sebaiknya segera diputuskan juga, untuk menjamin pelaksanaan Pilkada dengan baik," kata Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini.
(maf)
Lihat Juga :
