Komisi VIII DPR Awasi Langsung Penyaluran BNPT, PPKM dan PKH
Senin, 07 Februari 2022 - 14:00 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di empat daerah yakni Bengkalis, Dumai, Siak, dan Pekanbaru, Provinsi Riau. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad secara maraton mulai 4 hingga 6 Februari 2022 melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di empat daerah yakni Bengkalis, Dumai, Siak, dan Pekanbaru, Provinsi Riau. Monitoring dan evaluasi agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
Menurut Achmad, total anggaran yang disalurkan sekitar Rp1,2 triliun lebih, untuk seluruh daerah di Riau. Bantuan tersebut meliputi Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT), PPKM, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Semua anggaran ini bersumber dari APBN 2021.
"Karena ini anggaran 2021, maka penyalurannya paling lambat 15 Februari 2022 ini harus tuntas. Jika tidak dananya bisa ditarik lagi oleh pusat. Kan sayang karena kami di Komisi VIII sudah berjuang mendapatkan dana ini. Makanya saya turun ke empat daerah ini untuk mengevaluasi langsung bahwa bansos ini sudah tersalurkan semua pada masyarakat, dan pada pihak yang tepat," kata Achmad, Senin (7/2/22).
Achmad memaparkan, bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000/penerima. Total penerimanya tercatat 165.998 orang, dengan anggaran Rp299 miliar. Bantuan sosial PPKM diberikan kepada 187.000 penerima dengan total anggaran Rp219 miliar, serta bansos BSP yang disalurkan kepada 259.000 penerima manfaat, dengan jumlah anggaran keseluruhan Rp682 miliar.
Menurut Achmad, total anggaran yang disalurkan sekitar Rp1,2 triliun lebih, untuk seluruh daerah di Riau. Bantuan tersebut meliputi Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT), PPKM, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Semua anggaran ini bersumber dari APBN 2021.
"Karena ini anggaran 2021, maka penyalurannya paling lambat 15 Februari 2022 ini harus tuntas. Jika tidak dananya bisa ditarik lagi oleh pusat. Kan sayang karena kami di Komisi VIII sudah berjuang mendapatkan dana ini. Makanya saya turun ke empat daerah ini untuk mengevaluasi langsung bahwa bansos ini sudah tersalurkan semua pada masyarakat, dan pada pihak yang tepat," kata Achmad, Senin (7/2/22).
Achmad memaparkan, bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000/penerima. Total penerimanya tercatat 165.998 orang, dengan anggaran Rp299 miliar. Bantuan sosial PPKM diberikan kepada 187.000 penerima dengan total anggaran Rp219 miliar, serta bansos BSP yang disalurkan kepada 259.000 penerima manfaat, dengan jumlah anggaran keseluruhan Rp682 miliar.
Lihat Juga :
