Pramono Anung Sebut Pemerintah Tak Pernah Represif ke Kelompok Oposisi
loading...
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah selama ini tidak pernah bersikap represif terhadap kelompok oposisi. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah selama ini tidak pernah bersikap represif terhadap kelompok oposisi . Kata Pramono, banyak orang yang melanggar Undang-Undang (UU) ITE karena aktivitas bermedia sosial.
"Banyak orang terkena persoalan hukum karena dia melanggar itu. Dan itulah yang menjadi mereka kemudian mereka menyalahkan pemerintah dianggap melakukan represif, dianggap memberikan tekanan kepada kelompok oposisi, padahal bukan itu," kata Pramono dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet RI, Sabtu (5/2/2022).
Orang-orang yang terjerat kasus ujaran kebencian karena ulahnya sendiri. “Dan sebenarnya kalau kita baca dalam satu komentar itu hate speech nya pasti ada. Dan itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum, tapi ya nanti penjaranya penuh. Jadi kalau ada hate speech, itu kita nikmati aja," katanya.
Pramono mengatakan bahwa dalam bermedia sosial masyarakat diperbolehkan untuk berbicara apa pun dan berkomentar mengenai apa pun. Namun, perlu untuk mematuhi rambu-rambu yang telah diatur dalam UU ITE.
"Saat ini sosial media begitu maju begitu bebasnya orang mau kritik apa saja diperbolehkan. Tetapi yang jadi problem adalah ketika orang kemudian dia tidak belajar bahwa ada rambu-rambu yang harus dia patuhi ada rambu-rambu yang harus dia ikuti," jelasnya.
Pramono pun memberikan saran kepada masyarakat agar dapat mengorganisir media sosial dari para haters. Menurutnya perlu mengingat di awal bahwa media sosial harus dijadikan tempat untuk bersosial.
"Yang pertama kalau kita di crowd yang terlalu haternya terlalu enggak ada batasnya lebih baik kita enggak masuk. Karena kita bersosial media itu kan untuk menambah teman, menambah relasi, menambah kawan, menambah jaringan," ungkapnya.
Saran lainnya, kata Pramono, masyarakat harus bijak dalam berkomentar. Selain itu, tetap harus mematuhi aturan-aturan yang telah diatur dalam UU ITE. "Harus bijak dan juga harus tahu enggak semua harus dikomentari," katanya.
"Banyak orang terkena persoalan hukum karena dia melanggar itu. Dan itulah yang menjadi mereka kemudian mereka menyalahkan pemerintah dianggap melakukan represif, dianggap memberikan tekanan kepada kelompok oposisi, padahal bukan itu," kata Pramono dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet RI, Sabtu (5/2/2022).
Orang-orang yang terjerat kasus ujaran kebencian karena ulahnya sendiri. “Dan sebenarnya kalau kita baca dalam satu komentar itu hate speech nya pasti ada. Dan itu sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum, tapi ya nanti penjaranya penuh. Jadi kalau ada hate speech, itu kita nikmati aja," katanya.
Pramono mengatakan bahwa dalam bermedia sosial masyarakat diperbolehkan untuk berbicara apa pun dan berkomentar mengenai apa pun. Namun, perlu untuk mematuhi rambu-rambu yang telah diatur dalam UU ITE.
"Saat ini sosial media begitu maju begitu bebasnya orang mau kritik apa saja diperbolehkan. Tetapi yang jadi problem adalah ketika orang kemudian dia tidak belajar bahwa ada rambu-rambu yang harus dia patuhi ada rambu-rambu yang harus dia ikuti," jelasnya.
Pramono pun memberikan saran kepada masyarakat agar dapat mengorganisir media sosial dari para haters. Menurutnya perlu mengingat di awal bahwa media sosial harus dijadikan tempat untuk bersosial.
"Yang pertama kalau kita di crowd yang terlalu haternya terlalu enggak ada batasnya lebih baik kita enggak masuk. Karena kita bersosial media itu kan untuk menambah teman, menambah relasi, menambah kawan, menambah jaringan," ungkapnya.
Saran lainnya, kata Pramono, masyarakat harus bijak dalam berkomentar. Selain itu, tetap harus mematuhi aturan-aturan yang telah diatur dalam UU ITE. "Harus bijak dan juga harus tahu enggak semua harus dikomentari," katanya.
(rca)
Lihat Juga :
