Perkuat Pelayanan Publik, PDIP Instruksikan Kepala Daerah Disiplin Gunakan DAU
Jum'at, 04 Februari 2022 - 11:43 WIB
loading...
A
A
A
Karena itu, tegas Said, konsolidasi ini sekaligus memastikan petugas partai yang menjadi kepala daerah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan prudent dan good governance. “Jangan sampai partai kita rontok akibat ulah kader yang tersangkut tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas politisi Dapil Jatim XI ini.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menambahkan, partai ini memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah. Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah. “Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi. “Saya berharap 5 tahun kedepan bisa berubah di mana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur politisi asal Sumenep ini.
Terkait pengelolaan Dana ALokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur. “Arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita, sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor,” jelasnya.
Melalui Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah. Ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur,dll.
Politikus senior PDI Perjuangan ini menambahkan, partai ini memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah. Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah. “Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi. “Saya berharap 5 tahun kedepan bisa berubah di mana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur politisi asal Sumenep ini.
Terkait pengelolaan Dana ALokasi Khusus (DAK), Said berharap agar para kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hanya fokus untuk belanja infrastruktur. “Arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, kita harus fokus untuk mendorong ketahanan pangan kita, sebab sebagian besar bahan pangan kita saat ini masih impor,” jelasnya.
Melalui Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diberikan payung hukum soal pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah. Ada banyak sumber pembiayaan seperti di PT Sarana Multi Infrastruktur,dll.
Lihat Juga :
