MUI Minta BNPT Rembugan Jika Terkait Umat dan Rakyat
loading...
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta kepada BNPT untuk berembug dengan pihak terkait jika ada persoalan terkait umat dan rakyat Indonesia. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) untuk berembug dengan pihak terkait jika ada persoalan terkait umat dan rakyat Indonesia. Sebelumnya, BNPT merilis daftar 198 pesantren terindikasi terafiliasi dengan jaringan teroris.
Rilis tersebut kemudian mendapat sorotan banyak pihak dan menjadi polemik. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama jajarannya, Kamis (3/2/2022), mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta maaf atas penggunaan diksi pesantren terafiliasi teroris.
"Saya tetap mengharapkan agar dalam hal-hal yang menyangkut umat dan rakyat banyak sebaiknya kita rembugan bersama meskipun secara terbatas. Negeri ini adalah negeri kita bersama," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, dikutup, Jumat (3/2/2022).
Anwar menginginkan agar jangan ada sedikit pun kebijakan atau tindakan yang dibuat terkesan Islamic phobia atau merugikan pihak dan lembaga lain. Menurutnya, kerja sama yang baik di antara pemerintah, elemen-elemen umat serta masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bukankah sila ketiga dan keempat dalam Pancasila mengamanatkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan salah satu instrumen untuk itu adalah dialog dan musyawarah, sehingga kita bisa menghindari apa yang disebut dengan kegaduhan yang sama-sama tidak kita inginkan," katanya.
Baca juga: Polemik 198 Pesantren Dicap Terafiliasi Jaringan Teror, Begini Penjelasan BNPT
Rilis tersebut kemudian mendapat sorotan banyak pihak dan menjadi polemik. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama jajarannya, Kamis (3/2/2022), mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta maaf atas penggunaan diksi pesantren terafiliasi teroris.
"Saya tetap mengharapkan agar dalam hal-hal yang menyangkut umat dan rakyat banyak sebaiknya kita rembugan bersama meskipun secara terbatas. Negeri ini adalah negeri kita bersama," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, dikutup, Jumat (3/2/2022).
Anwar menginginkan agar jangan ada sedikit pun kebijakan atau tindakan yang dibuat terkesan Islamic phobia atau merugikan pihak dan lembaga lain. Menurutnya, kerja sama yang baik di antara pemerintah, elemen-elemen umat serta masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bukankah sila ketiga dan keempat dalam Pancasila mengamanatkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan salah satu instrumen untuk itu adalah dialog dan musyawarah, sehingga kita bisa menghindari apa yang disebut dengan kegaduhan yang sama-sama tidak kita inginkan," katanya.
Baca juga: Polemik 198 Pesantren Dicap Terafiliasi Jaringan Teror, Begini Penjelasan BNPT
(abd)
Lihat Juga :
