DPR Berharap Keberadaan BLK Komunitas Perluas Lapangan Pekerjaan

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Wenny Haryanto meresmikan BLK Komunitas Pondok Pesantren Yasfi, Kota Bekasi. Kehadiran BLK tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para santri dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IX DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bekasi dan Depok, Jawa Barat ini mengatakan, telah berupaya memperjuangkan aspirasi warga atas kebutuhan pondok pesantren pada 2020-2021 yakni, BLK Pondok Pesantren Tahfidh Al Qur'an Binaul Ummah, Kota Depok; BLK Yayasan Pondok Pesantren Ulumul Qur'an, Kota Depok; BLK Pondok Pesantren Daarul Shafa, Kota Depok.

Selain itu, BLK Pondok Pesantren Thariiqul Jannah, Kota Bekasi; BLK Pondok Pesantren Yayasan Manabi'ul Ulum; BLK Pondok Pesantren Mudi Mekar Al – Aziziyyah. Sebelumnya pada 2021 yakni BLK Ponpes Nurul Hikmah, Kota Bekasi dan BLK Ponpes Fisabilillah Kota Bekasi.



Hadir dalam peresmian BLK Komunitas antara lain, Staf Ahli Gus Huda Sulistio Pengasuh Pondok Pesantren KH Rahmaddin Afif, kemudian ustad Zainal Arifin dan para santri. Sedangkan, dalam peresmian BLK Komunitas Pondok Pesantren Nurul Hikmah, hadir KH Rumin Syarifudin selaku pengasuh pondok pesantren tersebut, Lurah Cikiwul Acep Supriyadi, Ketua LPM Cikiwul Tholib S Hidayat.



Peresmian gedung BLK Komunitas ditandai dengan pengguntingan pita kedua dan penandatanganan prasasti Wenny Haryanto. "Semoga BLK Komunitas ini sangat bermanfaat khusus untuk Pondok Pesantren Fisabilillah dan pada umumnya bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini,” ujar Wenny, Senin (31/1/2022).

Saat di komisi IX DPR RI, Wenny mengaku, terus berbicara dengan mitra - mitra kerja yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Wenny menjelaskan, pembangunan BLK Komunitas ini menjadi upaya untuk mengembangkan kompetensi calon tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

“Ini menjadi program terobosan Kementerian Ketenagakerjaan yang merupakan mitra Komisi IX DPR RI untuk memperluas akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan serikat pekerja,” ujarnya.

Pemerintah pusat melalui APBN, kata Wenny, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan satu unit BLK Komunitas ini senilai Rp750 juta. “Alokasi anggaran ini untuk kebutuhan pembangunan gedungnya senilai Rp500 juta, dan pengadaan perlengkapan BLK Komunitas senilai Rp250 juta,” katanya.

Kemenaker, kata Wenny, akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan pelatihan di BLK Komunitas selama beberapa tahun hingga BLK Komunitas ini dianggap mampu berjalan mandiri. “Selama beberapa tahun, biaya pelatihan akan diberikan Kementerian Ketenagakerjaan sampai dianggap sudah mampu untuk berdiri sendiri,” ucapnya.