Covid-19 Meningkat, DPR Minta Perusahaan Non Esensial Segera WFH
Senin, 31 Januari 2022 - 18:22 WIB
loading...
Komisi IX DPR mendesak perusahaan non esensial segera menerapkan work from home (WFH) atau sistem bekerja dari rumah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Komisi IX DPR mendesak perusahaan non esensial segera menerapkan work from home ( WFH ) atau sistem bekerja dari rumah. Pasalnya, kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini meningkat signifikan.
Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati meminta kenaikan kasus Covid-19 itu menjadi perhatian semua kalangan, termasuk dunia usaha. "Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bahwa bagi pekerja yang bisa menerapkan WFH segera melaksanakan, mengingat kasus positif Covid-19 meningkat dengan terus meningkatnya transmisi lokal varian Omicron," ujar Elva Hartati, Senin (31/1/2022).
Menurut dia, kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa hanya sektor esensial yang masih bisa beroperasi normal dengan protokol kesehatan ketat. "Komisi IX mendukung seluruh program safety net untuk siap dilaksanakan membantu masyarakat yang terdampak," katanya.
Baca juga: Kasus COVID-19 Naik, Pemda KBB Buka Opsi WFH untuk ASN
Elva mengungkapkan pada dua pekan lalu Komisi IX DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Satgas Covid-19 untuk memitigasi gelombang ketiga Covid-19. Kata dia, Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah menjadikan data bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit atau ICU sebagai patokan dalam memutuskan pelaksanaan PPKM.
"Kami masih yakin hanya dengan pengendalian pandemi dari sisi kesehatan dapat mendorong pemulihan ekonomi secara maksimal," imbuhnya.
Dia menuturkan bahwa berbagai langkah mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan yang juga memikirkan keberlangsungan dunia usaha telah dipersiapkan oleh pemerintah. Terus beroperasinya 11 sektor bidang usaha esensial menjadi salah satu langkah solutif agar seluruh denyut perekonomian terus berlanjut sembari memastikan pandemi terkendali.
Baca: Survei Kaspersky: Karyawan Lebih Nyaman WFH Walau Beban Kerja Meningkat
"Kami meminta dunia usaha sedikit bersabar sembari mendukung penuh upaya pemerintah dan parlemen mengendalikan pandemi sehingga perekonomian dapat pulih kembali," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa mengingatkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini lebih banyak dari transmisi lokal. "Jika perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, maka harus dipastikan bahwa karyawannya aman dari Omicron dan aman dari transmisi lokal penularan Omicron," kata Saniatul.
Kendati demikian, kata dia, sementara penambahan kasus Covid-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia, India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data ourworldindata, kasus Covid-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai.
Dia menambahkan, angka konfirmasi positif di Indonesia per 26 Januari 2022 sebesar 13,27 per 1 juta penduduk. Dia menilai hal tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dengan konfirmasi positif sebesar 825,80 per 1 juta penduduk, Filipina sebesar 233,71 per 1 juta penduduk, India sebesar 220,71 per 1 juta penduduk, Malaysia sebesar 121,19 per 1 juta penduduk, dan Thailand sebesar 110,20 per 1 juta penduduk.
"Namun pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI harus tetap menyediakan fasilitas di rumah sakit terutama tempat tidur perawatan agar disediakan secara maksimal," pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati meminta kenaikan kasus Covid-19 itu menjadi perhatian semua kalangan, termasuk dunia usaha. "Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bahwa bagi pekerja yang bisa menerapkan WFH segera melaksanakan, mengingat kasus positif Covid-19 meningkat dengan terus meningkatnya transmisi lokal varian Omicron," ujar Elva Hartati, Senin (31/1/2022).
Menurut dia, kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa hanya sektor esensial yang masih bisa beroperasi normal dengan protokol kesehatan ketat. "Komisi IX mendukung seluruh program safety net untuk siap dilaksanakan membantu masyarakat yang terdampak," katanya.
Baca juga: Kasus COVID-19 Naik, Pemda KBB Buka Opsi WFH untuk ASN
Elva mengungkapkan pada dua pekan lalu Komisi IX DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Satgas Covid-19 untuk memitigasi gelombang ketiga Covid-19. Kata dia, Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah menjadikan data bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit atau ICU sebagai patokan dalam memutuskan pelaksanaan PPKM.
"Kami masih yakin hanya dengan pengendalian pandemi dari sisi kesehatan dapat mendorong pemulihan ekonomi secara maksimal," imbuhnya.
Dia menuturkan bahwa berbagai langkah mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan yang juga memikirkan keberlangsungan dunia usaha telah dipersiapkan oleh pemerintah. Terus beroperasinya 11 sektor bidang usaha esensial menjadi salah satu langkah solutif agar seluruh denyut perekonomian terus berlanjut sembari memastikan pandemi terkendali.
Baca: Survei Kaspersky: Karyawan Lebih Nyaman WFH Walau Beban Kerja Meningkat
"Kami meminta dunia usaha sedikit bersabar sembari mendukung penuh upaya pemerintah dan parlemen mengendalikan pandemi sehingga perekonomian dapat pulih kembali," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa mengingatkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini lebih banyak dari transmisi lokal. "Jika perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, maka harus dipastikan bahwa karyawannya aman dari Omicron dan aman dari transmisi lokal penularan Omicron," kata Saniatul.
Kendati demikian, kata dia, sementara penambahan kasus Covid-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia, India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data ourworldindata, kasus Covid-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai.
Dia menambahkan, angka konfirmasi positif di Indonesia per 26 Januari 2022 sebesar 13,27 per 1 juta penduduk. Dia menilai hal tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dengan konfirmasi positif sebesar 825,80 per 1 juta penduduk, Filipina sebesar 233,71 per 1 juta penduduk, India sebesar 220,71 per 1 juta penduduk, Malaysia sebesar 121,19 per 1 juta penduduk, dan Thailand sebesar 110,20 per 1 juta penduduk.
"Namun pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI harus tetap menyediakan fasilitas di rumah sakit terutama tempat tidur perawatan agar disediakan secara maksimal," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
