PPP Tantang BNPT Buka 198 Ponpes yang Disebut Terafiliasi Kelompok Teroris
Senin, 31 Januari 2022 - 07:16 WIB
loading...
Politikus PPP Achmad Baidowi meminta BNPT membuka nama-nama 198 ponpes yang disebut terhubung dengan kelompok teroris. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Pemaparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) Boy Rafli Amar terkait 198 pesantren yang disebut beralifiasi dengan organisasi teroris di Komisi III DPR beberapa waktu lalu, masih menimbulkan polemik. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan menantang BNPT untuk membuka datanya ke publik.
"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (31/1/2022).
Baca juga: 600 Akun Berkonten Radikal-Terorisme, DPR Ingatkan BNPT Tingkatkan Pencegahan
Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren, yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut.
Kemudian, sambung Awiek, ketidakterbukaan data dari BNPT juga berpotensi melahirkan justifikasi publik bahwa pesantren melahirkan bibit-bibit teroris.
"Padahal, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil'alamin bukan mengajarkan terorisme," tegas Ketua DPP PPP ini.
Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan, pembukaan data kepada publik juga dapat menghindari fitnah di masyarakat terhadap kegiatan belajar mengajar yang ada di pesantren.
"Padahal pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyraakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka," pungkas Awiek.
"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (31/1/2022).
Baca juga: 600 Akun Berkonten Radikal-Terorisme, DPR Ingatkan BNPT Tingkatkan Pencegahan
Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren, yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut.
Kemudian, sambung Awiek, ketidakterbukaan data dari BNPT juga berpotensi melahirkan justifikasi publik bahwa pesantren melahirkan bibit-bibit teroris.
"Padahal, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil'alamin bukan mengajarkan terorisme," tegas Ketua DPP PPP ini.
Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menambahkan, pembukaan data kepada publik juga dapat menghindari fitnah di masyarakat terhadap kegiatan belajar mengajar yang ada di pesantren.
"Padahal pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyraakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka," pungkas Awiek.
(muh)
Lihat Juga :
