Komisi III Minta Polri Hati-hati Menangani Kasus Ravio

Kamis, 23 April 2020 - 17:38 WIB
loading...
Komisi III Minta Polri...
Polda Metro Jaya diminta menelusuri peretasan terhadap WhatsApp Ravio. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Komisi III DPR meminta kepolisian berhati-hati menangani kasus Ravio Patra. Polisi menyebut Ravio diduga melakukan penghasutan dengan kekerasan. (Baca juga: Ravio Patra Diduga Ditangkap, Aktivis Minta Jokowi-Kapolri Turun Tangan)

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Polda Metro Jaya menelusuri peretasan terhadap WhatsApp Ravio. “Sebelum menindaklanjuti dugaan tindak pidana terhadap Ravio,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDONews, Kamis (23/04/2020).

Tobas, sapaan akrabnya, penanganan kasus ini disupervisi oleh Mabes Polri. Kepolisian diminta untuk melakukan digital forensic terhadap ponsel pintar milik Ravio. Ini untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan peretasan.

“Apapun hasilnya pihak kepolisian, saya minta untuk menjelaskan kepada publik. Informasi mengenai adanya peretasan terhadap seseorang sebelum dituduh melakukan penghasutan melalui aplikasi WhatsApp merupakan informasi penting yang harus disikapi serius,” katanya.

Mantan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) itu mengatakan Ravio Patra merupakan peneliti independen. Ravio, menurutnya, terlibat cukup intensif dalam Open Government Partnership (OGP) di Indonesia. Dia adalah penulis tentang capaian open government di Indonesia 2016-2017.

Ravio sendiri ditangkap di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto, Ravio sempat menceritakan WhatsApp-nya diretas. Belakangan diketahui, selama di luar kendalinya, WhatsApp dari nomor Ravio mengirim pesan provokatif.

Jika benar ada peretasan, Tobas pun mendesak kepolisian untuk mengusut dan menemukan orang diduga melakukannya. “Pengusutan secara mendalam terhadap informasi peretasan ini penting sebagai wujud program Polri yang professional, modern, dan terpercaya,” katanya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Pakar Hukum: Bisa Timbulkan Persoalan
Alasan Natalius Pigai...
Alasan Natalius Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Pengadilan Tinggi Singapura...
Pengadilan Tinggi Singapura Tolak Gugatan Paulus Tanos, Menkum Koordinasi KPK dan Polri
3 Pati dan Pamen Dimutasi...
3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor, Ada Irjen hingga Kombes Pol
22 Pati dan Pamen Dimutasi...
22 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Polda Luar Jawa, Ada Irjen Pol hingga AKBP
Profil Brigjen Pol Arif...
Profil Brigjen Pol Arif Budiman, Kapolda Maluku Utara Lulusan Akpol 1994
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
140 Drone Ukraina Hajar...
140 Drone Ukraina Hajar St Petersburg, Rusia: Serangan Ini Belum Pernah Terjadi Sebelumnya
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
Jonatan Christie Tembus...
Jonatan Christie Tembus Final Indonesia Open 2026
Berita Terkini
Kubu Roy Suryo Tepis...
Kubu Roy Suryo Tepis Berkas Kasus Pencemaran Nama Baik Terkait Ijazah Jokowi Sudah P21
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved