Mahfud MD Akui Penyelesaian Kasus HAM Rumit dan Tidak Mudah
Jum'at, 28 Januari 2022 - 09:46 WIB
loading...
Untuk menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai tidak mudah, karena berbenturan dengan masalah politis. Hal ini dikatakan Menko Polhukam, Mahfud MD. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Untuk menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai tidak mudah, karena berbenturan dengan masalah politis. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Baca juga: Pembuktian Kasus HAM Berat Macet, Mahfud MD Akui Komnas HAM dan Kejagung Tak Sinkron
"Memang tidak mudah, karena kasus pelanggaran HAM itu di samping rumit, pembuktian dan juga masalah-masalah politis, yang menyertai," kata Mahfud MD dalam acara seminar virtual youtube Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Kamis (27/1/2022).
Baca juga: Jenderal Andika Janji Dukung Penyidikan Kasus HAM TNI
Walau demikian Mahfud MD telah memiliki beberapa langkah untuk dapat menyelesaikan kasus HAM berat.
"Pertama, pemerintah sekarang ini telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Peran HAM, Rancangan Aksi Nasional Tentang HAM," ujarnya.
Selebihnya ia memastikan, bakal membentuk gugus tugas serta mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan HAM.
"Lalu yang kedua, dibentuknya gugus tugas bisnis dan HAM, yang menyertakan masyarakat termasuk perusahaan. Untuk turut serta menghormati HAM dalam berbagai bidang," tuturnya.
Baca juga: Pembuktian Kasus HAM Berat Macet, Mahfud MD Akui Komnas HAM dan Kejagung Tak Sinkron
"Memang tidak mudah, karena kasus pelanggaran HAM itu di samping rumit, pembuktian dan juga masalah-masalah politis, yang menyertai," kata Mahfud MD dalam acara seminar virtual youtube Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Kamis (27/1/2022).
Baca juga: Jenderal Andika Janji Dukung Penyidikan Kasus HAM TNI
Walau demikian Mahfud MD telah memiliki beberapa langkah untuk dapat menyelesaikan kasus HAM berat.
"Pertama, pemerintah sekarang ini telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Peran HAM, Rancangan Aksi Nasional Tentang HAM," ujarnya.
Selebihnya ia memastikan, bakal membentuk gugus tugas serta mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan HAM.
"Lalu yang kedua, dibentuknya gugus tugas bisnis dan HAM, yang menyertakan masyarakat termasuk perusahaan. Untuk turut serta menghormati HAM dalam berbagai bidang," tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :
