Kritik PKB, Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan Dinilai Tak Paham AD-ART

"Memang sudah benar, bahwa pengurus NU tak terkecuali pengurus PBNU yang akan dilantik harus ikut pengkaderan PKPNU maupun MKNU, agar Fikrah (Pemikiran), Amaliah (Perbuatan), dan Harokah (Perjuangan)-nya bisa sejalan dengan harapan dan tujuan PBNU sebagai ormas yang terus melakukan perubahan menuju ormas yang modern," kata Kepala Sekolah MKNU Lampung ini.

PKB, lanjut Bujung, secara historis tidak bisa dilepaskan dari NU. Ketum PKB Gus Muhaimin Iskandar sendiri pernah mengatakan, semua kader baik yang ada di legislatif maupun eksekutif harus berkhidmah pada NU. Namun, jelas Bujung, bukan berarti PBNU memiliki saham fisik PKB, sehingga berhak atas audit dan pengendalian operasional PKB.

Baca juga: Wasekjen PBNU Ingatkan PKB Harus Tertib Berorganisasi

"Jelas apa yang dilontarkan Ucok bertentangan dengan AD-ART NU. Ini anak (Ucok) sok tahu, sok ngurusi hubungan historis NU dan PKB, sementara lupa dengan historis dirinya sendiri. Ucok itu kader PMII, dan banyak belajar dengan para pendahulunya di PMII, dan Gus Muhaimin Iskandar itu salah satunya. Suul Adab Ucok itu. Awas kualat dia," ujarnya.

Dalam berorganisasi ini prinsipnya, tambah Bujung, Al-Muhafadhotu 'ala Qadimis Sholih Wal Akhdzu Bil Jadidil Ashlah, yakni 'Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik'. "Jadi jangan coba-coba jadi perusak dari dalam," katanya.

Sebelumnya Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan (Ucok) mengeluarkan penyataan yang cukup mengusik hubungan PKB dan NU. Dikutip dari SINDOnews, Ucok mengungkapkan, jika kepemilikan saham dan pengendalian operasional PKB seharusnya di bawah kendali PBNU. Sebab hubungan historis lahirnya PKB yang dibidani oleh tokoh-tokoh NU seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).