Kearifan Lokal Perlu Dilestarikan dalam Penanggulangan Bencana

"Saat ini kita memerlukan tata kelola penanggulangan bencana yang operasional dan bukan hanya pada tataran aturan semata, sehingga masyarakat mampu menjadi subjek dalam upaya penanggulangan bencana," katanya.

Ahli Tsunami dan Perekayasa BRIN, Widjo Kongko mengungkapkan, tiga lempengan besar yang melintas di Indonesia selalu bergerak 7-11 cm per tahun. Dalam 400 tahun terakhir tercatat 200 kali tsunami di Tanah Air. Separuh dari tsunami yang terjadi di Nusantara itu, tegas Widjo Kongko, terjadi di Indonesia Timur.

Peristiwa gempa dan tsunami yang berdampak menimbulkan kerugian yang besar, menurut Widjo Kongko, karena banyak hal yang tidak diketahui oleh para pemangku kepentingan. Dengan kondisi tersebut, upaya mitigasi dan edukasi terkait potensi bencana di tanah air harus konsisten dilakukan oleh semua pihak.

Bupati Bojonegoro Periode 2008-2018, Suyoto menegaskan, sinergi terpadu dalam penanggulangan bencana bisa terwujud kalau ada kerja sama dan memiliki visi yang sama antar pemangku kepentingan. "Sehingga antarpara pelaksana penanggulangan bencana harus memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi ancaman bencana," katanya.

Menurutnya, ketidaktahuan adalah musuh dalam menghadapi bencana. Karena itu, kesadaran sosial untuk menanggulangi bencana harus terus ditumbuhkan di masyarakat.

Jurnalis senior, Saur Hutabarat mengusulkan perlunya reorganisasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana di tanah air. "Siapakah yang bertanggung jawab bila terjadi erupsi gunung api, gempa tektonik, dan tsunami secara bersamaan?" tanya Saur.

Menurut dia, penggabungan BMKG yang menangani data cuaca dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menangani kegempaan dalam satu atap diharapkan mampu memberikan deteksi dini terpadu terhadap ancaman bencana di Tanah Air.