LaNyalla Berharap Dukungan Rakyat Terhadap Presidential Threshold 0% Meluas

Senin, 24 Januari 2022 - 18:57 WIB
loading...
LaNyalla Berharap Dukungan...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, bukan partai politik. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, bukan partai politik. Karena itu, ia berharap dukungan terhadap penghapusan presidential threshold 20% terus meluas.

"Saya berterima kasih kepada para Lora dan Gus yang tergabung dalam Asparagus, yang telah menggelar diskusi dengan tema penghapusan PT 20%. Saya berharap hal seperti ini semakin meluas. Karena kedaulatan negara ini ada di tangan rakyat," kata LaNyalla saat membuka Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Aspirasi Para Lora dan Gus (Asparagus) dengan tema 'Mengapa Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihapus?' di Surabaya, Senin (24/1/2022).

Acara tersebut dihadiri juga oleh Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Pengajar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Dr Radian Salman, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.



"Setelah Amendemen Konstitusi di tahun 1999 sampai 2000, kekuasaan yang dimiliki partai politik sangat besar. Bahkan menjadikan partai politik, melalui fraksi di DPR RI, satu-satunya penentu wajah dan arah perjalanan bangsa ini," ujar LaNyalla.

Dijelaskan LaNyalla, setelah amendemen, kedaulatan rakyat diserahkan melalui pemilihan langsung di dua kutub, yakni di parlemen, kepada partai politik dan perorangan peserta pemilu, yaitu anggota DPD RI. Lalu kepada pasangan presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung. Sehingga DPR RI, DPD RI, dan Presiden menjadi sejajar.

"Ironisnya, kewenangan DPD RI menjadi sangat terbatas kalau dibandingkan dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan di masa lalu. DPD RI tidak punya kewenangan mengusung dan memilih calon presiden di forum MPR. Saat ini hanya partai politik yang bisa menentukan calon presiden dan wakil presiden yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih," papar Senator asal Jawa Timur itu.

Baca juga: Giliran Bos MURI Gugat Presidential Threshold 20 Persen

Hal itu bisa terjadi karena dengan kekuasaannya, partai politik melalui fraksi di DPR membentuk Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Padahal jika ditimbang dari sisi manfaat dan mudaratnya, menurut LaNyalla, presidential threshold ini penuh dengan mudarat.

"Ambang batas pencalonan presiden itu membuat polarisasi yang tajam di masyarakat karena minimnya jumlah calon. Buktinya sampai saat ini bangsa ini masih gaduh, sesama anak bangsa masih terpecah dan berselisih," katanya.

Selain itu, ada beberapa persoalan mendasar yang menjadikan PT 20% penuh keburukan. Antara lain presidential threshold itu tidak sesuai dengan Konstitusi. Karena memang tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Waketum Perindo Minta...
Waketum Perindo Minta Optimalisasi Dana Desa Rp71 Triliun Tepat Sasaran
Tegaskan Prabowo Presiden...
Tegaskan Prabowo Presiden Konstitusional, OSO: Kita Tahu Siapa yang Mengadu Domba
Hadiri Pelantikan Pengurus...
Hadiri Pelantikan Pengurus Partai Hanura, Sekjen Perindo: Kita Punya DNA yang Sama
Ungkap Tantangan Perempuan...
Ungkap Tantangan Perempuan di Politik, Ketua DPP Perindo: Stigma Tak Bisa Lebih Baik
Pengurus DPP Hanura...
Pengurus DPP Hanura Periode 2024-2029 Dikukuhkan, Ada Eks Pimpinan KPK dan Hakim MK
Anies, Ganjar, hingga...
Anies, Ganjar, hingga Megawati Hadiri Pengukuhan Pengurus DPP Hanura
Sri Gusni Perindo Ingatkan...
Sri Gusni Perindo Ingatkan Perempuan di Dunia Politik Bukan Sekadar Pelengkap
Ketua DPP Perindo: Ekosistem...
Ketua DPP Perindo: Ekosistem Politik Masih Belum Ramah Perempuan
PPP Siap Muktamar, Sekjen:...
PPP Siap Muktamar, Sekjen: Tak ada Pergantian Pengurus Wilayah dan Cabang
Rekomendasi
Alasan Mulyono Tinggalkan...
Alasan Mulyono Tinggalkan UGM, Ternyata Tak Masuk Kuliah 3 Bulan karena Hal Ini
Mengapa 2 Ayat Terakhir...
Mengapa 2 Ayat Terakhir Surat Al Baqarah Sangat Istimewa? Begini Penjelasannya
80 Ribu Koperasi Merah...
80 Ribu Koperasi Merah Putih Bakal Dibentuk, Induk KUD: Jangan Matikan Kami
Berita Terkini
Ogoh-ogoh Muka Donald...
Ogoh-ogoh Muka Donald Trump Jadi Simbol Kritik di May Day Depan DPR
13 menit yang lalu
Polemik Ijazah Jokowi,...
Polemik Ijazah Jokowi, Roy Suryo Diminta Siapkan Bukti dan Hadapi Proses Hukum
14 menit yang lalu
Kejagung Usut Dugaan...
Kejagung Usut Dugaan Korupsi di PT Sritex
43 menit yang lalu
Kemenag Buka Seleksi...
Kemenag Buka Seleksi Mahasiswa ke Al-Azhar 2025, Catat Jadwalnya
52 menit yang lalu
Dunia Tidak Baik-baik...
Dunia Tidak Baik-baik Saja, Kiai Said: Tokoh dan Ormas Agama Harus Jadi Pendamai, Bukan Penonton
1 jam yang lalu
KASBI Pilih Demo di...
KASBI Pilih Demo di DPR: Belum Saatnya Bermesraan dengan Pemerintah
1 jam yang lalu
Infografis
Rakyat Swiss Minta Pembelian...
Rakyat Swiss Minta Pembelian 36 Jet Tempur F-35 AS Dibatalkan
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved