Direktur SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Ingin Pemilu Diundur
Sabtu, 22 Januari 2022 - 23:05 WIB
loading...
Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyikapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mewakili aspirasi beberapa pengusaha dengan meminta pelaksanaan Pemilu 2024 diundur ke 2027. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menyikapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mewakili aspirasi beberapa pengusaha dengan meminta pelaksanaan Pemilu 2024 diundur ke 2027.
Sirojudin menegaskan hingga saat ini belum ada konsensus di antara para penyelenggara negara seperti pemerintah maupun DPR untuk mengundurkan jadwal Pemilu. Baca juga: KPU Kembali Usulkan Pemilu 2024 Digelar 14 Februari
Dia melanjutkan yang terpenting pengunduran jadwal pemilu bukanlah aspirasi di tingkat massa. Hal itu dikatakan Sirojudindalam Webinar Moya Institute bertajuk “Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024", Jumat (21/1/2022).
"Para pendukung pengunduran jadwal Pemilu menggunakan preseden sejarah yang menunjukkan perubahan jadwal Pemilu, yakni dimajukannya jadwal Pemilu 2002 ke 1999. Tapi, yang harus diingat, konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang," ujar Sirojudin.
Ketika itu, lanjut Sirojudin, ada krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak 1997 hingga melahirkan era Reformasi pada 1998. Ketidakpercayaan pada pemerintahan transisi maupun MPR/DPR hasil Pemilu 1997 sangat tinggi di kalangan masyarakat atau massa. Sehingga, para elite penyelenggara negara pun bersepakat untuk memajukan jadwal Pemilu menjadi 1999.
Sirojudin menegaskan hingga saat ini belum ada konsensus di antara para penyelenggara negara seperti pemerintah maupun DPR untuk mengundurkan jadwal Pemilu. Baca juga: KPU Kembali Usulkan Pemilu 2024 Digelar 14 Februari
Dia melanjutkan yang terpenting pengunduran jadwal pemilu bukanlah aspirasi di tingkat massa. Hal itu dikatakan Sirojudindalam Webinar Moya Institute bertajuk “Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024", Jumat (21/1/2022).
"Para pendukung pengunduran jadwal Pemilu menggunakan preseden sejarah yang menunjukkan perubahan jadwal Pemilu, yakni dimajukannya jadwal Pemilu 2002 ke 1999. Tapi, yang harus diingat, konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang," ujar Sirojudin.
Ketika itu, lanjut Sirojudin, ada krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak 1997 hingga melahirkan era Reformasi pada 1998. Ketidakpercayaan pada pemerintahan transisi maupun MPR/DPR hasil Pemilu 1997 sangat tinggi di kalangan masyarakat atau massa. Sehingga, para elite penyelenggara negara pun bersepakat untuk memajukan jadwal Pemilu menjadi 1999.
Lihat Juga :
