Pilpres Dua Pasang Lagi, Cebong dan Kampret Kembali Muncul

Kamis, 11 Juni 2020 - 16:04 WIB
loading...
Pilpres Dua Pasang Lagi,...
Belakangan ini isu syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali mengemuka, seiring mulai dibahasnya revisi UU Pemilu oleh DPR. Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Belakangan ini isu syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali mengemuka, seiring mulai dibahasnya revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR.

Dalam wacana ini, kembali muncul suara-suara yang menginginkan agar presidential threshold (PT) untuk Pemilu 2024 diturunkan atau ditiadakan, tidak lagi 20% seperti pemilu lalu.

Salah satunya diungkapkan pakar hukum tata negara Refly Harun. Dia berharap PT pada Pemilu 2024 dihapus. Jangan lagi PT seperti pemilu lalu yang mendorong munculnya dua capres.

Menurut Refly, dua pasangan capres justru akan memicu terjadinya bipolarisasi. Alhasil akan muncul lagi istilah Cebong dan Kampret. "Bayangkan kalau dua lagi, cebong dan kampret lagi kan. Satu dibilang pengikut PKI, satu dibilang pengikut khilafah. Jadi kita tidak produktif sebagai bangsa," tuturnya. (Baca juga: Dukung PT Nol Persen, Fadli Zon Ingin Banyak Capres di Pilpres 2024 )

Refly mengatakan itu saat berbincang dengan Ustaz Abdul Somad dalam di chanel Youtubenya. video itu dipublikasikan 6 Juni 2020 dengan judul Part 1: Pecah!!! Dicecar Refly, Ustaz Abdul Somad Malah Balik Tanya Macam-macam.

Menurut Refly, keterbelahan dukungan atau kelompok masyarakat tidak sehat. Seharusnya, kata dia, politik Tanah Air jauh lebih cair. "Makanya saya dan teman-teman berjuang agar presidential threshold itu ditiadakan," ujarnya.
(Baca juga: Jokowi-Prabowo Sepakat Tak Ada Lagi Istilah Cebong-Kampret)

Refly berpendapat, jika PT dihilangkan, semua partai politik bisa mencalonkan presiden. Bahkan bisa lima sampai enam pasangan capres-cawapres.

"Saya berharap lima-enam pasangan calon misalnya, di situ ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Abdul Somad, Khofifah, kan asyik jadinya," katanya.

Seperti diketahui, istilah cebong dan kampret menghiasi media sosial di Tanah Air menjelang Pilpres 2024. Sebutan cebong diarahkan kepada pendukung Jokowi-Ma'ruf sedangkan kampret ditujukan ke pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Istilah itu menjadi perhatian Jokowi dan Prabowo. Dalam pertemuan setelah Pilpres, keduanya sempat meminta masyarakat agar tidak lagi menggunakan istilah tersebut.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
PDIP Sudah Siap, Ganjar...
PDIP Sudah Siap, Ganjar Minta Percepat Pembahasan RUU Pemilu
GKSR Bakal Buka Komunikasi...
GKSR Bakal Buka Komunikasi ke Pimpinan DPR dan Pemerintah soal RUU Pemilu
Kasus Ijazah Palsu Jokowi...
Kasus Ijazah Palsu Jokowi Janggal, Troya Minta Kejati DKI Kembalikan SPDP ke Polisi
Troya Temui Jaksa Peneliti...
Troya Temui Jaksa Peneliti Kejati DKI Jakarta, Refly: Mereka Belum Terima Berkas Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa
2 Saksi dari Roy Suryo...
2 Saksi dari Roy Suryo Cs Diperiksa Polda Metro Jaya Soal Kasus Ijazah Jokowi
Rekomendasi
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
Iran Hentikan Serangan...
Iran Hentikan Serangan Balasan yang Menyakitkan ke Israel
Bantah Nikmati Uang...
Bantah Nikmati Uang Jemaah Hanania, Keanu AGL Serahkan Rekening Koran ke Polisi
Berita Terkini
Hery Susanto Diberhentikan...
Hery Susanto Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman, Mensesneg: Nanti Kita Tindak Lanjuti
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Infografis
6 Strategi Iran Memperpanjang...
6 Strategi Iran Memperpanjang Durasi Perang dengan AS dan Israel
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved