Parliamentary Threshold Naik, Parpol Baru Harus Ekstra Putar Otak

Kamis, 11 Juni 2020 - 14:26 WIB
loading...
Parliamentary Threshold...
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentarial threshold (PT) hingga 7% dalam revisi Undang-undang Pemilu menjadi sorotan partai politik.

Tidak terkecuali bagi partai baru yang pernah ikut pemilu 2019 maupun partai baru yang akan lahir menjelang Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, partai baru harus memutar otak agar lolos jebakan ambang batas tersebut.

"Kita bisa lihat kemarin Pemilu 2019 dengan PT 4 persen saja, tidak ada satu pun partai baru yang lolos jebakan parliamentary threshold," kata Pangi Saat dihubungi SINDOnews, Kamis (11/6/2020). (Baca juga: PKB Ingin Presidential Threshold 10% dan Parliamentary Threshold 7% )

Menurut Pangi, isu kenaikan PT tantangan tidak mudah, apalagi RUU baru sedang didesain dengan ambang batas parlemen 7%. Bahkan PT sebesar itu dinilai tidak masuk akal bagi partai baru.

Pangi menilai partai baru harus memiliki strategi yang tepat untuk menarik suara masyarakat agar bisa lolos PT. Dia menyarankan partai-partai membuat gebrakan baru, ide segar untuk meyakinkan masyarakat.

"Harus mapping electoral dengan riset soal apa yang disenangi, yang disukai masyarakat, harus bergotong royong dengan pikiran bagaimana menyakinkan pemilih, ekspansi segmen pasar pemilih baru yang selama ini belum begitu terperhatikan, belum begitu tergarap dengan baik oleh partai yang sudah ada selama ini," tuturnya.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
PDIP Sudah Siap, Ganjar...
PDIP Sudah Siap, Ganjar Minta Percepat Pembahasan RUU Pemilu
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
GKSR Bakal Buka Komunikasi...
GKSR Bakal Buka Komunikasi ke Pimpinan DPR dan Pemerintah soal RUU Pemilu
Bicara Ambang Batas...
Bicara Ambang Batas Parlemen, Waketum Perindo: Jangan Sampai Suara Terbuang Sia-sia!
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
Partai Kecoak Siap Protes...
Partai Kecoak Siap Protes Jalanan di India, Miliki Jutaan Pengikut dalam Sekejap
Partai Kecoa Viral di...
Partai Kecoa Viral di India, 350.000 Orang Sudah Mendaftar, Syarat Anggota: Pengangguran dan Malas
Ketua Dewan Pembina...
Ketua Dewan Pembina PSI Banten Minta Seluruh Kader Berkegiatan Bersama Masyarakat
Rekomendasi
Pemain Israel Dilempari...
Pemain Israel Dilempari Sepatu Buntut Selebrasi Provokatif saat Lawan Albania
Begini Respons Ruben...
Begini Respons Ruben Onsu Usai Permintaan Maaf Sarwendah Viral
Iran Merudal Kuwait...
Iran Merudal Kuwait dan Bahrain, Balas Pengeboman AS di Pulau Qeshm
Berita Terkini
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Penahanan Sudewo Dipindah...
Penahanan Sudewo Dipindah ke Semarang Jelang Sidang Perdana Kasusnya
Mensos Gus Ipul Tegaskan...
Mensos Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Zona Aman untuk Korupsi di Kemensos
Alasan Natalius Pigai...
Alasan Natalius Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil
Silmy Karim Cs Ditahan...
Silmy Karim Cs Ditahan KPK, DPR Bakal Minta Penjelasan Kemenimipas
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved