Parliamentary Threshold Naik, Parpol Baru Harus Ekstra Putar Otak

Kamis, 11 Juni 2020 - 14:26 WIB
loading...
Parliamentary Threshold...
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentarial threshold (PT) hingga 7% dalam revisi Undang-undang Pemilu menjadi sorotan partai politik.

Tidak terkecuali bagi partai baru yang pernah ikut pemilu 2019 maupun partai baru yang akan lahir menjelang Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, partai baru harus memutar otak agar lolos jebakan ambang batas tersebut.

"Kita bisa lihat kemarin Pemilu 2019 dengan PT 4 persen saja, tidak ada satu pun partai baru yang lolos jebakan parliamentary threshold," kata Pangi Saat dihubungi SINDOnews, Kamis (11/6/2020). (Baca juga: PKB Ingin Presidential Threshold 10% dan Parliamentary Threshold 7% )

Menurut Pangi, isu kenaikan PT tantangan tidak mudah, apalagi RUU baru sedang didesain dengan ambang batas parlemen 7%. Bahkan PT sebesar itu dinilai tidak masuk akal bagi partai baru.

Pangi menilai partai baru harus memiliki strategi yang tepat untuk menarik suara masyarakat agar bisa lolos PT. Dia menyarankan partai-partai membuat gebrakan baru, ide segar untuk meyakinkan masyarakat.

"Harus mapping electoral dengan riset soal apa yang disenangi, yang disukai masyarakat, harus bergotong royong dengan pikiran bagaimana menyakinkan pemilih, ekspansi segmen pasar pemilih baru yang selama ini belum begitu terperhatikan, belum begitu tergarap dengan baik oleh partai yang sudah ada selama ini," tuturnya.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Titi Anggraini Soroti...
Titi Anggraini Soroti Naskah Akademik RUU Pemilu Tak Kunjung Diterbitkan
Demokrasi Belum Utuh...
Demokrasi Belum Utuh Jika Perempuan Masih Minim Keterwakilan
Dorong Kualitas Keterwakilan...
Dorong Kualitas Keterwakilan Perempuan 30%, Partai Perindo Siap Bersinergi Lahirkan Kebijakan yang Inklusif
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Dasco Pimpin Safari DPR ke Parpol Nonparlemen Minta Masukan RUU Pemilu
Putusan PTUN Tegaskan...
Putusan PTUN Tegaskan Keabsahan SK Menkum, Kepemimpinan Mardiono sebagai Ketum PPP Sah
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Hadapi Pemilu 2029,...
Hadapi Pemilu 2029, DPC PPP Lebak Bidik Gen Z lewat Strategi Kreatif dan Inklusif
Bidik Suara Generasi...
Bidik Suara Generasi Muda, DPD Partai Perindo TTS Genjot Rekrutmen Kader hingga Akar Rumput
DPW PPP Banten Targetkan...
DPW PPP Banten Targetkan Tambah Kursi Legislatif pada Pemilu 2029
Rekomendasi
Pekebun Sawit di Bengkulu...
Pekebun Sawit di Bengkulu Selatan Dilatih Budidaya dan Pemetaan Modern
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp15.000 Jadi Rp2,64 Juta per Gram
Larangan dan Sanksi...
Larangan dan Sanksi MPLS 2026, Atribut Tidak Relevan hingga Pungutan Biaya Dilarang
Berita Terkini
Lukashenko Jadi Presiden...
Lukashenko Jadi Presiden Negara Sahabat Pertama yang Nginap di Istana Negara
Profil Christina Endarwati...
Profil Christina Endarwati Ketua Majelis Hakim Sidang Dokter Tifa terkait Ijazah Jokowi
Rapat Paripurna RAPBN...
Rapat Paripurna RAPBN 2027 hingga Calon Anggota BS OJK Dihadiri 298 Anggota DPR
Hakim Tolak JPU soal...
Hakim Tolak JPU soal Uang Pengganti Rp4,8 Triliun ke Nadiem, Rekomendasikan Jalur TPPU
Hadapi Sidang Ijazah...
Hadapi Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Kita Tidak Ada Sponsor, Bohir Kita Hanya Allah
Vonis Nadiem Makarim,...
Vonis Nadiem Makarim, Kejaksaan Dinilai Cerdas Bongkar Korupsi Kebijakan Chromebook
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved