Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia, DPR Heran Sering Rugi

Kamis, 20 Januari 2022 - 03:05 WIB
loading...
Dukung Kejagung Usut...
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung gerak cepat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal laporan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Foto/SINDOnew
A A A
JAKARTA - Laporan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menelusuri dugaan korupsi dalam proses pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia dan juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berkaitan dengan kasus ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung gerak cepat Jaksa Agung. Menurutnya, laporan ini harus terus diusut oleh kejaksaan, mengingat isu korupsi dan kerugian di PT Garuda Indonesia sudah begitu sering didengar publik. Baca juga: Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Kejagung Singgung Nama Emirsyah Satar

"Saya apresiasi Jaksa Agung yang menerima laporan dari Pak Menteri BUMN dengan sigap. Kini, Jaksa Agung perlu benar-benar menindaklanjuti kasusnya, mengingat kita sudah sering kali mendengar berita, Garuda rugi, lah. Garuda keuangannya tidak sehat lah, sekarang soal korupsi," ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Sahroni menduga seringnya maskapai pelat merah ini merugi, bisa saja benar banyak terjadi korupsi di dalamnya. Sehingga, koordinasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung ini perlu didukung.

"Jangan-jangan Garuda sering rugi ini karena memang banyak korupsinya? Karenanya saya dukung penuh koordinasi antara Kementerian BUMN bersama Jaksa Agung," jelasnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Nasdem ini optimistis bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung dapat memberantas hingga tuntas berbagai dugaan tindak korupsi yang ada di tubuh PT Garuda Indonesia. Baca juga: Dugaan Korupsi Garuda Indonesia, ICW Minta Kejagung Tangani Serius Laporan Menteri BUMN

"Sejauh ini kejaksaan telah sigap bergerak dengan melakukan koordinasi dengan BPKP. Kita ikuti saja terus perkembangannya, yang penting seluruh pihak dan lembaga saling berkordinasi, sehingga berbagai praktik perusahaan yang terindikasi korupsi bisa terungkap dan ditindak," pungkas Legislator asal Tanjung Priok ini.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
APH Didorong Usut Tuntas...
APH Didorong Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus
Pengalihan Kasus Febrie...
Pengalihan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, YLBHI Desak KPK Ambil Alih Penyidikan
Kejagung: Febrie Adriansyah...
Kejagung: Febrie Adriansyah Baru Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU Asabri
Febrie Adriansyah Dicecar...
Febrie Adriansyah Dicecar 18 Pertanyaan, Hotman: Sebatas Kasus PT Asabri
Don Ritto Tiba di Kejagung
Don Ritto Tiba di Kejagung
Jelang Pelimpahan Tersangka...
Jelang Pelimpahan Tersangka Don Ritto dan Barang Bukti, Brimob Bersenjata Lengkap Berjaga
BERKAS & BARANG BUKTI...
BERKAS & BARANG BUKTI KASUS FEBRIE SEGERA DISERAHKAN! Kejagung Siap Ambil Alih
Rekomendasi
Keluh dan Kesah Negosiator...
Keluh dan Kesah Negosiator Perang Iran; Kerap Diancam Dibom AS dan Israel
Maudy Ayunda Gandeng...
Maudy Ayunda Gandeng ITB, Kembangkan Skincare Berbasis Riset Indonesia
Pre-Book Coolray, SUV...
Pre-Book Coolray, SUV ICE Geely Pertama di Indonesia Resmi Dibuka
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved