Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia, DPR Heran Sering Rugi

Kamis, 20 Januari 2022 - 03:05 WIB
loading...
Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia, DPR Heran Sering Rugi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung gerak cepat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin soal laporan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Foto/SINDOnew
A A A
JAKARTA - Laporan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menelusuri dugaan korupsi dalam proses pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia dan juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berkaitan dengan kasus ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung gerak cepat Jaksa Agung. Menurutnya, laporan ini harus terus diusut oleh kejaksaan, mengingat isu korupsi dan kerugian di PT Garuda Indonesia sudah begitu sering didengar publik. Baca juga: Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Kejagung Singgung Nama Emirsyah Satar

"Saya apresiasi Jaksa Agung yang menerima laporan dari Pak Menteri BUMN dengan sigap. Kini, Jaksa Agung perlu benar-benar menindaklanjuti kasusnya, mengingat kita sudah sering kali mendengar berita, Garuda rugi, lah. Garuda keuangannya tidak sehat lah, sekarang soal korupsi," ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Sahroni menduga seringnya maskapai pelat merah ini merugi, bisa saja benar banyak terjadi korupsi di dalamnya. Sehingga, koordinasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung ini perlu didukung.

"Jangan-jangan Garuda sering rugi ini karena memang banyak korupsinya? Karenanya saya dukung penuh koordinasi antara Kementerian BUMN bersama Jaksa Agung," jelasnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Nasdem ini optimistis bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung dapat memberantas hingga tuntas berbagai dugaan tindak korupsi yang ada di tubuh PT Garuda Indonesia.

"Sejauh ini kejaksaan telah sigap bergerak dengan melakukan koordinasi dengan BPKP. Kita ikuti saja terus perkembangannya, yang penting seluruh pihak dan lembaga saling berkordinasi, sehingga berbagai praktik perusahaan yang terindikasi korupsi bisa terungkap dan ditindak," pungkas Legislator asal Tanjung Priok ini.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1596 seconds (0.1#10.140)