Pemerintah Diminta Lobi Raja Arab untuk Kepastian Ibadah Haji
loading...
A
A
A
JAKARTA - Hampir lima bulan jelang pelaksanaaan Ibadah Haji 1443 Hijriah/2022 Masehi, Indonesia sampai saat ini jamaah Indonesia tak kunjung mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini dinilai tak bisa dibiarkan, dan perlu respons cepat dari Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: haji
Baca juga: Buka Manasik, Wagub Ariza Ingatkan Jamaah Haji dan Umrah Patuhi Prokes
"Lagi-lagi kewenangannya ada di raja. Dia merupakan lembaga tertinggi yang memberikan keputusan. Karena itu mereka menyarankan, sebaiknya presiden RI segera datang kesana untuk negosiasi," kata Bukhori dalam rapat kerja bersama Menag, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022)
Tak hanya meminta izin untuk bisa terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2022, kata dia, Presiden juga bisa sekaligus bisa membagikan pengalamannya sebagai salah satu negara yang sukses dalam mengelola Covid-19 kepada Arab Saudi.
"Saya kira ini titipan dari masyarakat perlu saya sampaikan. Dan itu pak menteri, itu sesuai dengan apa yang kami sampaikan dari awal," ujarnya.
Politikus PKS itu menyatakan, sejak awal 2020, Komisi VIII DPR menyampaikan yang diperlukan adalah, selain persiapan-persiapan secara teknis, tapi ada pemutus perkara yaitu ada dilakukannya suatu diplomasi diluar kebiasaan. Diplomasi ini juga menjadi suatu yang penting untuk diterapkan pemerintah Indonesia.
"Supaya kemudian presiden yang kami kesankan punya hubungan baik, baik dengan putera mahkota maupun dengan raja itu sendiri, tolong bisa dimanfaatkan agar bisa membantu jamaah kita yang sudah lama merindukan," pungkasnya.
Baca Juga: haji
Baca juga: Buka Manasik, Wagub Ariza Ingatkan Jamaah Haji dan Umrah Patuhi Prokes
"Lagi-lagi kewenangannya ada di raja. Dia merupakan lembaga tertinggi yang memberikan keputusan. Karena itu mereka menyarankan, sebaiknya presiden RI segera datang kesana untuk negosiasi," kata Bukhori dalam rapat kerja bersama Menag, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022)
Tak hanya meminta izin untuk bisa terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2022, kata dia, Presiden juga bisa sekaligus bisa membagikan pengalamannya sebagai salah satu negara yang sukses dalam mengelola Covid-19 kepada Arab Saudi.
"Saya kira ini titipan dari masyarakat perlu saya sampaikan. Dan itu pak menteri, itu sesuai dengan apa yang kami sampaikan dari awal," ujarnya.
Politikus PKS itu menyatakan, sejak awal 2020, Komisi VIII DPR menyampaikan yang diperlukan adalah, selain persiapan-persiapan secara teknis, tapi ada pemutus perkara yaitu ada dilakukannya suatu diplomasi diluar kebiasaan. Diplomasi ini juga menjadi suatu yang penting untuk diterapkan pemerintah Indonesia.
"Supaya kemudian presiden yang kami kesankan punya hubungan baik, baik dengan putera mahkota maupun dengan raja itu sendiri, tolong bisa dimanfaatkan agar bisa membantu jamaah kita yang sudah lama merindukan," pungkasnya.
(maf)