Jaga Kedaulatan, Kepala Bakamla Bersama Mendagri, dan Wamenhan Tinjau Karang Singa

Kamis, 13 Januari 2022 - 20:57 WIB
loading...
Jaga Kedaulatan, Kepala Bakamla Bersama Mendagri, dan Wamenhan Tinjau Karang Singa
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia bersama Mendagri Tito Karnavian, Wamenhan Letjen TNI M. Herindra dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau Karang Singa. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M. Herindra dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meninjau Karang Singa di perairan utara Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Kamis (13/1/2022).

Menggunakan Kapal Patroli KN Pulau Nipah-321, mereka bertolak dari Dermaga Batu Ampar menuju Karang Singa dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam. ”Sudah seharusnya simbol negara hadir di Karang Singa yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Kehadiran itu bisa ditunjukkan kehadiran aparat pemerintah, nelayan maupun pembangunan,” ujar Kepala Bakamla RI LaksdyaTNI Aan Kurnia.



Perlu diketahui bahwa Karang Singa yang terletak di perairan utara dari Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Di perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca). Negara Malaysia sudah menguasai Karang Tengah (Middle Rock).



Penguasaan teritorial dari dua negara tersebut, sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. "Karang Singa yang sempat diklaim Malaysia itu saat ini perlu di bangun fasilitas oleh pemerintah pusat, mulai dari suar dan lainnya. Ini menjadi simbol bahwa negara hadir di perbatasan," jelas Aan Kurnia.

Aan menambahkan, kapal Bakamla RI akan secara terus-menerus menggelar kekuatan sebagai bukti bahwa Bakamla sebagai simbol negara hadir melaksanakan patroli mengamankan daerah perairan perbatasan tersebut. Aan berharap tidak hanya Bakamla yang hadir di sana namun juga penegak hukum lainnya. Termasuk pelaku ekonomi agar ikut hadir sebagai bukti negara turut serta memajukan wilayah perbatasan. Kegiatan peninjauan diakhiri dengan penyematan brevet Bakamla dari Kepala Bakamla RI kepada Mendagri, Wamenhan dan Gubernur Kepri.
(cip)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2187 seconds (0.1#10.140)