Klaim Pengusaha Ingin Pemilu 2024 Diundur, Politikus Golkar Ini Sentil Bahlil

JAKARTA - Partai Golkar angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bahwa kalangan pengusaha ingin Pemilu 2024 diundur. Pernyataan Bahlil itu dinilai tidak berdasar dan melanggar konstitusi UUD 45.
Baca juga:

"Alasan (Bahlil) bahwa Pemilu 2024 dapat diundur dengan indikator pemulihan ekonomi, itu terlalu sumir dan tidak berdasar. Kecuali negara dalam keadaan perang," ujar Politikus Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar dalam keterangannya, Rabu (11/1/2022).

Muslim yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum dan HAM mempertanyakan kapasitas Bahlil berbicara soal agenda Pilpres. Bahlil sebagai pembantu Presiden seharusnya fokus membantu kerja pemerintah malah mengurus politik.

"Bahlil harusnya konsentrasi untuk mendatangkan para investor asing, dan mewujudkannya agar penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Itu tugas dia," jelasnya.

Menurutnya, pernyataan Bahlil membuat gaduh suasana politik dan pemerintahan sehingga kontra-produktif dengan upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional. Karena itu, Muslim menilai Presiden Jokowi perlu mengevaluasi Bahlil sebagai menteri.

"Menteri yang buat gaduh layak dicopot oleh Presiden Jokowi, karena membuat kegaduhan politik. Ingat ya, Pilpres dan Pileg 2024 adalah amanat UU, dilaksanakan secara serentak," tegas Muslim Jaya yang juga merupakan jabat Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957.

"Tak ada satu pun indikator saat ini yang bisa menjadi alasan untuk Pilpres diundur, apalagi sebenarnya laju pandemi Covid-19 sudah landai dan kita meyakini pemerintah mampu mengatasi pandemi Covid-19 varian baru Omicron," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.

Bahlil mengatakan bahwa saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. "Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" ujar Bahlil, Senin (10/1/2022).

Menurut Bahlil, adapun alasan bagi para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan.

"Maka bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu," tambahnya.