Polri Bentuk Direktorat PPA, DPR Harap Kasus Kekerasan Bisa Ditekan
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut positif terobosan Polri membetuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut positif terobosan baru yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani kasus-kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya membetuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Mabes Polri.
Menurutnya, ini adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.
"Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, di mana Polri akan memiliki Direktorat PPA sendiri. Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).
Baca juga: Kongres ke VI KPPI, Menteri PPPA Dorong Kemajuan Perempuan Indonesia
Sahroni berharap, dengan adanya Direktorat PPA nanti, penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.
"Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing, dan lainnya," katanya.
Terakhir, legislator asal Tanjung Priok ini juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar Direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," kata politikus Partai Nasdem ini.
Menurutnya, ini adalah terobosan yang penting dan sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak terjadi di masyarakat.
"Tentunya ini suatu kabar baik di awal tahun 2022, di mana Polri akan memiliki Direktorat PPA sendiri. Ini momentum yang sangat progresif di mana polisi tidak hanya fokus menangani kasus per kasus, namun juga memastikan terbentuknya direktorat khusus yang memang menangani bidang ini, dan memang sudah sangat urgent sekali barang ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (3/1/2022).
Baca juga: Kongres ke VI KPPI, Menteri PPPA Dorong Kemajuan Perempuan Indonesia
Sahroni berharap, dengan adanya Direktorat PPA nanti, penanganan kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak bisa lebih maksimal. Selain itu, layanan juga bisa lebih komprehensif dan melibatkan berbagai elemen lainnya seperti rehabilitasi maupun trauma healing.
"Kalau sudah ada direktoratnya kan polisi bisa lebih fokus menghadirkan layanan yang lebih maksimal pada korban. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga lebih didengar dan dilayani dalam hal pemulihan mentalnya. Bisa dengan rehabilitasi, trauma healing, dan lainnya," katanya.
Terakhir, legislator asal Tanjung Priok ini juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian agar Direktorat ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal demi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Hadirkan tenaga-tenaga terbaik, libatkan Polwan yang memiliki perspektif gender, dan kalau perlu kerjasama dengan institusi lain agar kebutuhan pemulihan lainnya kepada korban bisa diberikan. Kita harapkan, 2022 Indonesia bisa bebas kekerasan pada perempuan dan anak," kata politikus Partai Nasdem ini.
(abd)
Explore More