Dukung PT Nol Persen, Fadli Zon Ingin Banyak Capres di Pilpres 2024
loading...
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana tentang syarat ambang batas masuk parlemen (parlementary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2024 mengemuka ke publik.
Wacana itu mengiringi langkah DPR yang tengah membahas revisi UU Pemilu. Apalagi Komisi II DPR menargetkan UU itu selesai tahun 2021.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon memiliki pendapat sendiri menyikapi wacana syarat ambang batas pencalonan presiden.
Fadli berharap tidak ada syarat persentase presidential threshold (PT) alias nol persen. Tujuannya agar masyarakat memiliki banyak pilihan mengenai sosok yang layak menjadi presiden.
"Menurut saya yang terbaik presidential threshold nol persen tapi kalau ada pembatasan yang maksimum 10 persen. Agar lebih banyak pilihan di meja hidangan demokrasi," tulis Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon, Selasa 9 Juni 2020.
( )
Cuitan Fadli menanggapi kicauan Rizal Ramli yang mendukung rencana pengamat politik Rocky Gerung dan Dosen Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan presidential threshold.
"Saya dukung upaya tersebut. Threshold itu pada hakikatnya alat bagi oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka tidak menghendaki putra-putra terbaik bangsa menjadi pemimpin," tulis ekonom tersebut, sebelumnya
Wacana itu mengiringi langkah DPR yang tengah membahas revisi UU Pemilu. Apalagi Komisi II DPR menargetkan UU itu selesai tahun 2021.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon memiliki pendapat sendiri menyikapi wacana syarat ambang batas pencalonan presiden.
Fadli berharap tidak ada syarat persentase presidential threshold (PT) alias nol persen. Tujuannya agar masyarakat memiliki banyak pilihan mengenai sosok yang layak menjadi presiden.
"Menurut saya yang terbaik presidential threshold nol persen tapi kalau ada pembatasan yang maksimum 10 persen. Agar lebih banyak pilihan di meja hidangan demokrasi," tulis Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon, Selasa 9 Juni 2020.
( )
Cuitan Fadli menanggapi kicauan Rizal Ramli yang mendukung rencana pengamat politik Rocky Gerung dan Dosen Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan presidential threshold.
"Saya dukung upaya tersebut. Threshold itu pada hakikatnya alat bagi oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka tidak menghendaki putra-putra terbaik bangsa menjadi pemimpin," tulis ekonom tersebut, sebelumnya
(dam)
Explore More