Presiden Jokowi Perpanjang Status Pandemi Covid-19
Minggu, 02 Januari 2022 - 17:43 WIB
loading...
Status pandemi Covid-19 di Indonesia diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Status pandemi Covid-19 di Indonesia diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Hal ini diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24/2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Menetapkan pandemi Covid-19 yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang ditandatangani Jokowi pada 31 Desember 2021.
Sebagaimana yang disebutkan di dalam Keppres bahwa penetapan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia dan perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19.
Baca juga: Bentuk Posko hingga ke Desa, Arahan Jokowi Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19
Kemudian pada diktum kedua disebutkan bahwa dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan UU No.2/2020 dan UU yang mengatur mengenai APBN setelah melalui proses legislasi dengan DPR.
“Menetapkan pandemi Covid-19 yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang ditandatangani Jokowi pada 31 Desember 2021.
Sebagaimana yang disebutkan di dalam Keppres bahwa penetapan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia dan perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19.
Baca juga: Bentuk Posko hingga ke Desa, Arahan Jokowi Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19
Kemudian pada diktum kedua disebutkan bahwa dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan UU No.2/2020 dan UU yang mengatur mengenai APBN setelah melalui proses legislasi dengan DPR.
Lihat Juga :
