Kinerja Kepala Daerah Tangani Pandemi Covid-19 Jadi Panggung Politik

JAKARTA - Kinerja sejumlah kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19 mendapat penilaian positif dari publik sehingga mereka dinilai layak masuk ke dalam deretan bakal calon presiden atau wakil presiden yang akan bersaing pada Pemilu 2024.

Kepala daerah ini dinilai mampu menunjukkan kerja yang serius di masa pandemi melalui program-program dan kebijakan yang dibuatnya. Kemampuan para kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan di masa krisis, termasuk kesigapan mereka turun langsung ke lapangan, dinilai mampu mencuri perhatian dan simpati publik. Meski sejatinya para kepala daerah melakukan kerja-kerja kemanusiaan, namun di saat yang sama mereka juga mendapatkan efek politik, yakni kenaikan tingkat elektabilitas.

Kepala daerah yang mampu mendulang elektabiltas di masa pandemi ini di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Empat daerah yang dipimpin para gubernur ini tercatat sebagai daerah dengan angka pasien positif Covid-19 terbesar di Tanah Air. (Baca: Kenaikan Kasus Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara)

Dukungan publik kepada empat gubernur ini terlihat dalam survei Indikator Politik Indonesia. Survei yang dilakukan pada Mei 2020 ini menempatkan empat kepala daerah di Jawa ini ke dalam sepuluh besar figur yang layak memimpin Indonesia. Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 11,8%, Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, dan Khofifah Indar Parawansa 4,3%. Di survei ini Ganjar menempati posisi kedua di bawah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memuncaki survei dengan elektabilitas 14,1%. Anies di posisi ketiga, Ridwan Kamil di posisi keempat, dan Khofifah di posisi ketujuh.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, hal yang wajar jika para gubernur ini mendapatkan dukungan publik di masa pandemi. Sebab, dalam masa sulit seperti ini publik bisa melihat jelas siapa pemimpin yang serius dan total dalam bekerja untuk rakyat. Publik akan menilai keberpihakan pemimpinnya melalui beberapa indikator kemanusiaan di antaranya besaran program bantuan sosial untuk masyarakat, besaran alokasi anggaran pembelian alat kesehatan di APBD, dan regulasi yang dibuat di masa pandemi.

Dari indikator-indikator tersebut, kata dia, tinggal dicek kepala daerah mana yang memiliki sense of humanity. Kepala daerah mana yang serius menangani Covid-19 melalui kebijakannya. Penilaian ini akan berpengaruh ketika publik ditanya soal siapa yang layak menjadi capres atau cawapres.

“Akhirnya harus diakui bahwa pandemi korona ini selain jadi panggung kemanusiaan juga adalah panggung politik,” ujar Adi saat dihubungi kemarin. (Baca juga: 10 Menteri Dinilai Gagal Tangani Corona, Jokowi Didesak Resuffle Kabinet)

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, sebenarnya tidak ada gestur tubuh dari para kepala daerah yang betul-betul ingin memanfaatkan isu Covid-19 untuk kepentingan politik, tapi tafsiran publik memang bisa mengarah ke sana.

“Jadi Covid-19 ini memang bisa jadi momen atau salah satu alat dalam mengukur kapabilitas kepala daerah dalam menangani suatu masalah besar,” ujarnya.

Firman Noor mengatakan, masih terlalu dini membahas pencalonan presiden. Jika pun ada figur kepala daerah yang muncul dengan elektabilitas bagus, itu tidak menjamin mereka akan mulus hingga pencapresan yang masih tersisa empat tahun. “Tapi, pilpres masih lama, kepala daerah ini juga akhirnya nanti akan menghitung dukungan partai. Popularitas yang mereka dapat ini juga masih bisa turun,” ucapnya saat dihubungi kemarin.