Firli Pastikan KPK Bebas Pengaruh Kekuasaan dan Kepentingan Politik

Kamis, 30 Desember 2021 - 12:42 WIB
loading...
Firli Pastikan KPK Bebas...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, lembaga antirasuah bekerja sesuai perundang-undangan dan tidak mengikuti opini publik. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan tidak mengikuti opini publik. Ditekankan Firli Bahuri , KPK juga menjalankan tugasnya bebas dari segala pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik menjelang 2022.

Baca juga: Kasus Lili Pintauli, KPK: Putusan Dewas Selesai, Supaya Jadi Pembelajaran

"Tahun 2022 - 2023 dan kedepan, sampai kapan pun, KPK menyatakan diri bebas dari kekuasaan apa pun, bebas dari kepentingan politik, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," kata Firli saat menggelar konpers kinerja akhir tahun KPK yang ditayangkan melalui akun YouTube KPK RI, Kamis (30/12/2021).

Baca juga: Soal Keberadaan Harun Masiku, KPK: Dari Interpol Belum Ada Laporan

Firli mengakui, saat ini KPK memang lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019. Tapi dipastikan Firli, KPK bakal menjalankan tugas memberantas korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan mana pun.

"Sebagaimana diamanatkan dalam UU 19/2019 disebutkan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanakan tugas dan wewenangnya, tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun," terang Firli.

"Dan status pegawai KPK betul menjadi ASN, tapi status tersebut tidak akan pernah berpengaruh terhadap independensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," sambungnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Polri Limpahkan Kasus...
Polri Limpahkan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, KPK: Kami Yakin Ditangani Profesional
Tambahan Upah Pungut...
'Tambahan Upah Pungut Kae Ono Tho' Jadi Bahasa Kode Bupati Etik Suryani Peras Pegawai BPKAD
Bupati Sukoharjo Etik...
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditetapkan Tersangka Pemerasan, Ternyata Ikuti Praktik Suaminya
KPK Duga Rumah Jampidsus...
KPK Duga Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul Atas Nama Orang Lain
Bupati Sukoharjo Etik...
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Ditangkap KPK, PDIP Dukung Proses Hukum Berkeadilan
Bupati Sukoharjo Etik...
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jalan Sempoyongan di KPK usai Terjaring OTT
12 Pegawai Pajak Bantu...
12 Pegawai Pajak Bantu Pengusaha Korupsi Uang Negara Senilai Rp110 Triliun, Dijuluki 'Perampokan Abad Ini'
Massa Antikorupsi Dukung...
Massa Antikorupsi Dukung Kortas Tipikor Polri dan KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi
KPK Sita Logam Mulia...
KPK Sita Logam Mulia dan Uang Tunai Miliaran Rupiah di OTT Bupati Sukoharjo
Rekomendasi
BNPB Sebut 3 Daerah...
BNPB Sebut 3 Daerah di Pulau Jawa Dilanda Karhutla, Ini Lokasinya
Ditutup-tutupi selama...
Ditutup-tutupi selama 1 Bulan, 2 Pilot China Tewas saat Latihan Perang
Gaet Pembeli Muda, Fiat...
Gaet Pembeli Muda, Fiat Siap Hidupkan Lagi Abarth Topolino
Berita Terkini
Febrie Adriansyah Dicegah...
Febrie Adriansyah Dicegah ke Luar Negeri
Baleg DPR Sangkal Kabar...
Baleg DPR Sangkal Kabar RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas 2026
Saatnya Koperasi Naik...
Saatnya Koperasi Naik Kelas
Momen Kapolri dan Jaksa...
Momen Kapolri dan Jaksa Agung Foto Bareng Menko Polkam, Panglima TNI, serta Kepala BIN
Prabowo: Yang Merasa...
Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan kalau Mau Cari Negara Lain
BEM PTNU: Komitmen Prabowo...
BEM PTNU: Komitmen Prabowo dalam Kasus Jampidsus Cerminkan Semangat Asta Cita
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved