Ketimbang Panja, Pembentukan Pansus Garuda Indonesia Dinilai Lebih Efektif

Selasa, 21 Desember 2021 - 01:55 WIB
loading...
Ketimbang Panja, Pembentukan...
Ketua Fraksi Nasdem DPR Ahmad M Ali menilai pembentukan pansus lebih efektif mengurasi masalah Garuda Indonesia dari pada membentuk panja. Foto/antara
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem DPR mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) Garuda Indonesia . Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali menilai pansus lebih efektif ketimbang panitia kerja (panja) dalam mengurai polemik yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.

“Panja tidak cukup. Kita butuh Pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif,” tegas Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12/2021).

Pansus Garuda Indonesia, kata dia, bakal melibatkan berbagai komisi mulai dari Komisi III, V, VI, hingga XI DPR. Kolaborasi itu untuk menyelidiki akar permasalahan yang membelit Garuda Indonesia secara transparan.

Tetapi dia menegaskan pansus Garuda Indonesia dibentuk semata untuk menyelesaikan sengkarut yang ada. Niat NasDem semata-mata ingin mengembalikan kejayaan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai itu sendiri. “Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia,” papar anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga: DPR Pangkas Jumlah Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara

Setidaknya, saat ini sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. “Paling tidak tiga fraksi sudah diajak bicara dan setuju untuk dilaksanakan Pansus,” ungkap Ali.

Namun, Ali belum bisa membeberkan tiga fraksi tersebut. Yang jelas, Fraksi NasDem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang. “Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung,” terang Ali.

Dia pun berharap kedepan semakin banyak fraksi di DPR yang mendukung dibentuknya Pansus Garuda Indonesia. “Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen tapi konspirasi jahat yang dijadikan bancakan kelompok-kelompok tertentu,” kata Ali.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini juga membeberkan polemik atau permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama. Ali mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Kemudian pernyataan Rolls Royce yang menyebutkan adanya upaya penyogokan, penyuapan, dan lain-lain.

Masalah lain, lanjut Ali, Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Pemutusan kontrak lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal.

Baca juga: Garuda Indonesia Utang Rp139 Triliun ke 800 Entitas, Lunasnya Kapan?

Tak hanya itu, terang Ali, Garuda Indonesia juga tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya. Sebab, Pertamina menyetop suplai avtur lantaran Garuda memiliki utang sebesar Rp16 triliun. “Kita miris melihat ada maskapai swasta murni begitu berkembang. Tapi Garuda yang sudah melegenda tidak berkembang,” tuturnya.

Bahkan, Ali juga mengutip pernyataan mantan Komisaris Garuda Indonesia Peter Frans Gontha. Peter menyebut adanya dugaan empat perusahaan asing berkongkalikong dengan Garuda Indonesia.

Semua permasalahan ini harus dituntaskan demi nama baik Indonesia di mata dunia. Kepercayaan publik sangat penting bagi maskapai sekelas Garuda Indonesia. Apalagi, Garuda Indonesia sudah dikenal di mancanegara.

“Niatan kita semata-mata ingin mengembalikan Garuda dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai itu sendiri,” jelas dia.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Raih Predikat Tertinggi...
Raih Predikat Tertinggi IRCA Dua Kali Berturut-turut, GDPS Tegaskan Budaya Kepatuhan
Pastikan Kelancaran...
Pastikan Kelancaran Pemulangan Jemaah Haji, Garuda Indonesia Intensif Koordinasi dengan Arab Saudi
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
Little Star Fun Run...
Little Star Fun Run di Surabaya, Ajang Lari Anak Tumbuhkan Kepercayaan Diri
Peristiwa di Bulan Muharram...
Peristiwa di Bulan Muharram : Bahtera Nabi Nuh AS Berlabuh setelah 150 Tahun Terombang-ambing Banjir
Alwi Farhan Jagokan...
Alwi Farhan Jagokan Portugal di Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo For The Last Dance!
Berita Terkini
Ajukan Tambahan Anggaran...
Ajukan Tambahan Anggaran Rp762 Miliar, KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
Prabowo Batal Hadiri...
Prabowo Batal Hadiri KTT ASEAN-Rusia, Istana Ungkap Alasannya
Dharma Pongrekun Rombak...
Dharma Pongrekun Rombak 85% Gugatan UU Kesehatan di MK
Taiwan, Identitas, dan...
Taiwan, Identitas, dan Politik Pengakuan: Membaca Ulang Perdebatan Lintas Selat
Kebebasan Berpendapat,...
Kebebasan Berpendapat, Rembuk Pemuda Ajak Generasi Muda Rawat Nilai Intelektual
KPK Periksa Mantan Stafsus...
KPK Periksa Mantan Stafsus Menag Gus Yaqut terkait Kasus Kuota Haji
Infografis
Ranking FIFA Terbaru:...
Ranking FIFA Terbaru: Argentina Gusur Spanyol di Puncak, Indonesia Meroket 4 Tingkat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved