Akselerasi Transformasi Digital Butuh Kolaborasi Multipihak

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos Indonesia (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail mengatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi menjadi salah satu negara yang bisa menguasai ekonomi digital . Hal itu berhubungan dengan pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta dengan potensi nilai ekonomi digital pada 2020 sebesar Rp632 triliun.

"Ini adalah jumlah yang besar, sehingga dari sinilah potensi itu muncul. Ke depan bahkan potensi yang lebih besar sedang menanti dengan pertumbuhan ekonomi digital yang subur," kata Ismail sampaikan dalam Orasi Ilmiah Akselerasi Literasi Digital melalui Konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka Menuju Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh yang digelar di Universitas Hamzawandi Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Ismail, potensi ini sedang bergerak ke arah yang lebih besar seiring masifnya proses digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Tiga hal tersebut, kata Ismail, mampu memicu peningkatan produktivitas dan efisiensi yang mengerikan pada proses produksi, termasuk memberikan kemudahan bagi konsumen.

Baca juga: Transformasi Digital dan Inovasi Dorong Kinerja Positif Jasa Raharja

Meski demikian, Ismail juga menegaskan bahwa kabar baik itu memiliki efek samping yang juga penting untuk diperhatikan. Otomatisasi dan digitalisasi dengan pengoptimalan kecerdasan buatan bisa memantik hilangnya sejumlah pekerjaan di dunia.

Untuk konteks Indonesia, berdasarkan statistik yang Ismail sampaikan, akan ada sekitar 51,8% pekerjaan yang hilang. "Karena itu, kita membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang digital agar kita bisa siap menghadapi tantangan global dan persaingan ketat akibat teknologi," katanya.

Menjawab Tantangan Global
Dalam orasi ilmiah yang dihadiri Rektor Universitas Hamzanwadi Sitti Rohmi Djalilah dan segenap pimpinan serta pengajar, Ismail juga memaparkan apa saja yang sedang dan akan Kemenkominfo lakukan untuk menjawab tantangan global tersebut. Ismail mengatakan, yang penting untuk segera dilakukan, baik pemerintah atau sektor swasta, adalah mendorong terjadinya percepatan transformasi digital di Indonesia.

Transformasi digital setidaknya mencakup penyusunan rencana dan dasar hukum, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem yang mumpuni, dan terakhir pentingnya membangun budaya digital. "Budaya digital perlu dibangun dalam konteks bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi Indonesia," kata Ismail.

Baca juga: Bernilai Rp2.044 T di 2025, Menko Luhut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital

Selain itu, yang perlu segera dijawab adalah masih adanya ketimpangan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan jumlah yang dibutuhkan. Ismail menyebut, kebutuhan nasional atas SDM TIK untuk usaha menengah dan besar adalah 300.000 pada 2020. Sementara itu, menurut World Economic Forum (WEF), jumlah yang secara global dibutuhkan rata-rata mencapai 600.000 per tahun.

"Karena ini, kami komitmen untuk ikut mengakselerasi kompetensi SDM digital nasional dengan menargetkan 300.000 SDM digital terlatih/tersertifikasi pada tahun 2024," kata Ismail. "Agar apa? Agar ini tidak sampai berdampak pada stagnasi produktivitas ekonomi digital karena kurang optimalnya penyerapan SDM dengan kompetensi TIK," ujarnya.

Penawaran Program Pengembangan Talenta Digital
Untuk menjawab tantangan SDM, Kemenkominfo komitmen untuk mengadakan beberapa program pengembangan talenta digital. Program pertama yang akan diselenggarakan adalah digital leadership academy. Progam ini merujuk pada pelatihan untuk para pengambil kebijakan di institusi pemerintah atau pun swasta. "Tapi, institusi yang dimaksud di sini adalah yang bekerja di bidang teknologi digital," katanya.

Program kedua adalah digital talent scholarship yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing digital masyarakat di level teknis. Adapun terakhir lebih pada peningkatan kemampuan digital dasar untuk mencegah terjadinya penyebaran konten negatif.

"Konten-konten seperti hoaks, leaks, radikalisme, dan sebagainya. Yang terakhir ini pula sekaligus untuk mengoptimalisasikan diseminasi konten positif," katanya.

Menurut Ismail, satu hal lagi yang dibutuhkan untuk mendorong terjadinya percepatan transformasi digital di Indonesia adalah kolaborasi multipihak. "Namun, percepatan ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi/universitas, UMKM, pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, perlunya dukungan peran semua pihak untuk membantu meningkatkan ekonomi digital di Indonesia di tengah Pandemi Covid-19," katanya.