DPD Sebut Presidential Threshold 20% Rugikan Parpol
Jum'at, 17 Desember 2021 - 16:50 WIB
loading...
A
A
A
Sehingga, kata Sultan, parpol kehilangan perannya dalam melahirkan calon pemimpin. Kalapun ada calon presidennya itu-itu saja. Parpol gagal meregenerasi sel-sel kepemimpinan bangsa, berikut tugas edukasi politik nya bagi masyarakat.
Baca juga: Digugat Ramai-ramai, Ini 3 Fakta tentang Presidential Threshold
”Karena parpol lebih memilih berkoalisi dengan pemerintah, akibatnya landscape demokrasi kita menjadi kering. Buktinya indeks demokrasi Indonesia sejak 2020 menempati titik terendahnya sejak reformasi. Bahkan indeks demokrasi kita kalah dari Timor leste,” katanya.
Artinya, parpol yang seharusnya melahirkan politisi-politisi yang ideal bagi demokrasi justru mencari aman di ruang kekuasaan. Bahkan ketua umum partai bersedia menjadi pembantu presiden. Akibatnya Demokrasi kita terkesan hanya melahirkan politisi, bukan negarawan.
Dia menegaskan, pengalaman dua kali pilpres terakhir harus dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan ambang batas yang demikian tinggi, menyebabkan partai politik hanya terafiliasi dalam dua poros koalisi besar. Di sanalah oligarki dengan kekuatan modalnya bermain lalu mempengaruhi hasil pemilu dan kebijakan politik pemerintahan selanjutnya.
Baca juga: Digugat Ramai-ramai, Ini 3 Fakta tentang Presidential Threshold
”Karena parpol lebih memilih berkoalisi dengan pemerintah, akibatnya landscape demokrasi kita menjadi kering. Buktinya indeks demokrasi Indonesia sejak 2020 menempati titik terendahnya sejak reformasi. Bahkan indeks demokrasi kita kalah dari Timor leste,” katanya.
Artinya, parpol yang seharusnya melahirkan politisi-politisi yang ideal bagi demokrasi justru mencari aman di ruang kekuasaan. Bahkan ketua umum partai bersedia menjadi pembantu presiden. Akibatnya Demokrasi kita terkesan hanya melahirkan politisi, bukan negarawan.
Dia menegaskan, pengalaman dua kali pilpres terakhir harus dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan ambang batas yang demikian tinggi, menyebabkan partai politik hanya terafiliasi dalam dua poros koalisi besar. Di sanalah oligarki dengan kekuatan modalnya bermain lalu mempengaruhi hasil pemilu dan kebijakan politik pemerintahan selanjutnya.
Lihat Juga :
