Hadapi Omicron, Disiplin Protokol Kesehatan Perlu Ditingkatkan

Kamis, 16 Desember 2021 - 23:16 WIB
loading...
Hadapi Omicron, Disiplin...
Angggota Komunitas Aku Badut Indonesia (ABI) melakukan aksi kampanye untuk menggunakan masker di Kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (12/7/2021). FOTO: MPI/Faisal Rahman
A A A
JAKARTA - Masyarakat tidak perlu panik dalam menghadapi virus Covid-19 varian Omicron . Disiplin protokol kesehatan dinilai perlu ditingkatkan masyarakat dalam menghadapi Omicron.

Diketahui, kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Indonesia ditemukan pada Kamis (16/12/2021). "Tetap waspada, tapi tidak perlu panik. Pemerintah sudah sampaikan yang penting disiplin terhadap protokol kesehatan," ujar anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari, Kamis (16/12/2021).

Kemudian, menurut dia, akses pelayanan kesehatannya juga perlu disiapkan agar dapat terjangkau masyarakat. Dia pun menilai temuan kasus varian Omicron itu sebagai pengingat bahwa Covid-19 masih ada.

Baca juga: Kronologi Penemuan Omicron Pertama di Indonesia

"Dan menurut para ahli juga kalau situasi pandemi akan menjadi endemi nantinya jadi mau tidak mau kita akan menjalani hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan kebiasan baru protokol-protokol kesehatan yang ada," tuturnya.

Putih Sari juga mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 tetap menjadi penting setelah adanya temuan varian Omicron itu. Sehingga, kata dia, akselerasi vaksinasi Covid-19 harus terus dilakukan.

"Walaupun secara capaian vaksinasi kita cukup baik, tapi dari hasil raker Komisi IX kemarin terlihat masih banyak ketimpangan, di beberapa daerah masih ada yang di bawah 70% capaian vaksinasinya," imbuhnya.

Selain itu, menurut dia, vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah merupakan langkah maju. "Sebagai langkah pencegahan karena sistem belajar tatap muka sudah dimulai dan juga berdasarkan rekomendasi dari Komite ITAGI anak-anak perlu diberikan vaksin," pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota Komisi IX DPR Nurhadi. "Protokol kesehatan harus terus kita perkuat. Juga mematuhi setiap larangan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan Satgas Covid-19," ujar Nurhadi.

Selain protokol kesehatan, lanjut Nurhadi, masyarakat harus mengikuti vaksinasi. Sejalan dengan itu, kata dia, vaksinasi harus dipercepat agar segera tercapai target 70% populasi untuk terbentuk kekebalan komunal.

"Masyarakat tetap harus waspada dalam menghadapi penularan virus Corona, terutama varian Omicron, yang terdeteksi lebih cepat menular. Pemerintah tetap waspada jangan lengah adanya jeda libur Nataru," ungkapnya.

Di samping itu, Nurhadi menyambut baik program vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah. "Vaksinasi anak akan memberikan banyak manfaat dalam upaya mencegah penularan virus Corona mulai dari keluarga masing-masing," katanya.

Nurhadi pun mendukung pemerintah memperketat orang luar negeri masuk Indonesia. "Dan larangan masuk khususnya warga asing dari negara dengan kasus Omicron cukup tinggi," pungkasnya.

Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga berpendapat bahwa untuk menghadapi varian Omicron adalah dengan protokol kesehatan, tes lacak, isolasi, serta vaksinasi. "Prokes harus ditingkatkan kembali, apalagi saat Nataru banyak terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat," kata Iwan Ariawan.

Lebih lanjut dia mengatakan, cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata sangat penting. Iwan juga mendukung vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun. "Iya, ini langkah maju, untuk melindungi anak-anak kita," pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Sentuhan Kenyamanan...
Sentuhan Kenyamanan di Mina, Layanan Haji Reguler yang Makin Manusiawi
TNI Ikut Atasi Begal,...
TNI Ikut Atasi Begal, DPR: Harus Terukur dan Punya Dasar Hukum yang Jelas
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Pasar Keuangan Ambruk...
Pasar Keuangan Ambruk Lebih Dalam, Rupiah Diramal Tembus Rp19.000 Akhir Bulan Ini
Jonatan Christie Tak...
Jonatan Christie Tak Mau Terbebani Ekspektasi di Final Indonesia Open 2026
Sarwendah Hapus Sejumlah...
Sarwendah Hapus Sejumlah Brand dari Bio Instagram, Ada Apa?
Berita Terkini
Tata Kelola Saja Tidak...
Tata Kelola Saja Tidak Cukup, Gus Mashum: NU juga Butuh Tata Krama
DPR Tunggu Hasil Pembahasan...
DPR Tunggu Hasil Pembahasan Tim Perumus Buruh dan Apindo untuk RUU Ciptaker
Dasco Sebut Satgas Mulai...
Dasco Sebut Satgas Mulai Gelar Rapat Antisipasi Gelombang PHK Pekan Depan
Hadiri Suroboyo 10K,...
Hadiri Suroboyo 10K, Wali Kota Agustina Siap Tampilkan Grand Finale Terbaik The Ultimate 10K Series 2026
Kapolri Respons Usulan...
Kapolri Respons Usulan Pigai soal Sipil Duduki Jabatan Utama Polri: Sudah Ada Ruang Resiprokal
Nahdlatul Ulama: Pesantren...
Nahdlatul Ulama: Pesantren dan Kedaulatan Masyarakat Sipil
Infografis
4 Kejutan Pakistan Saat...
4 Kejutan Pakistan Saat Hadapi Serangan Militer India
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved