MUI Dukung Tokoh Agama Ikut Sukseskan Percepatan Vaksinasi

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung ajakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut menyukseskan percepatan vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksinasi adalah bagian dari upaya melindungi manusia.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis menyampaikan sejak awal MUI telah berkomitmen mendukung program vaksinasi untuk melindungi manusia. MUI menempatkan diri dalam perkhidmatannya sebagai pelayan ummat.

"Kami sudah mendukung karena itu kewajiban kami untuk melindungi diri manusia," ujar Cholil Nafis, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: 833.010 Anak Usia 6-11 Tahun di Jakarta Ikut Vaksinasi Covid-19

Dukungan yang telah dilakukan MUI yaitu dengan mengeluarkan 12 fatwa dalam merespons persoalan umat terkait situasi pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya imbauan dan ajakan terhadap masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi. "Kami telah mengeluarkan 12 fatwa untuk mencegah penyebaran Covid dan bermuamalah saat pandemi Covid-19. Termasuk fatwa untuk mengajak ummat Islam untuk melakukan vaksinasi," katanya.

Sebelumnya Mendagri menyampaikan bahwa keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat penting sebagai mitra strategis dalam suksesi vaksinasi untuk masyarakat. "Mohon dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda mendukung program ini," kata Tito dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Selasa (14/12/2021).

Tito menjelaskan bahwa penetapan target bukan sebatas pada angka atau kuantitas ketercapaian. Namun, menurutnya, sebagai ikhtiar dalam melindungi masyarakat agar segera terbentuk kekebalan kelompok. Hal ini juga dilakukan untuk mendukung indikator pengendalian pandemi yang kian membaik. Seperti menurunnya positivity rate dan rendahnya fatality rate atau kematian yang disebabkan terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Pakai Sinovac, Pemerintah Dorong Vaksin Lain untuk Dewasa

"Ini penting untuk proteksi masyarakat kita, meskipun angka-angka rendah (angka kasus positif), tapi kita tidak boleh lengah," ujarnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan dan bekerja sama dengan stakeholder lain, agar cakupan vaksinasi kian meluas. Dia meminta semua pemda provinsi, kabupaten dan kota bergerak. "Kemudian juga teman-teman dari Polri/TNI, Binda, Kejaksaan, siapa pun juga, BUMN," katanya.