Korupsi Bakamla, Dirut PT CMI Teknologi Didakwa Perkaya Diri Rp60,329 Miliar
Senin, 08 Juni 2020 - 17:16 WIB
loading...
A
A
A
Saat pertemuan dengan Arief, Ali memperkenalkan Rahardjo sebagai konsultan IT yang diminta untuk mengembangkan teknologi di Bakamla. Atas penyampaian tersebut, Arief kemudian menjelaskan tentang sistem BIIS dan adanya keinginan untuk mengembangkan sistem teknologi BIIS. Rahardjo menyampaikan akan membawa tim teknis dari PT CMI Teknologi untuk kembali berdiskusi dengan Arief terkait pengembangan sistem teknologi BIIS di Bakamla.
JPU Tonny F Pangaribuan memaparkan, Rahardjo kembali bertemu dengan Arief guna membahas teknis usulan anggaran pengadaan Backbone Surveillance atau satelit dalam upaya pengawasan keamanan laut yang akan diusulkan masuk sebagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada usulan APBN Perubahan Bakamla TA 2016. Arief dan Rahardjo menyepakati bahwa Rahardjo akan menyusun spesifikasi teknis yang dibutuhkan masing-masing stasiun Bakamla di daerah yang akan diintegrasikan melalui jaringan Backbone beserta rencana anggarannya (RAB).
Akhirnya Rahardjo mengirimkan spesifikasi teknis dan RAB melalui dua kali pengiriman e-mail pada 2 dan 3 Mei 2016 ke Arief. Biaya yang dicantumkan Rahardjo sebesar Rp350 miliar. Rahardjo juga meminta Arief agar memasukkan judul programnya dengan nama Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) sesuai arahan dari Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Rahardjo.
"Bahwa file atau data yang diterima melalui e-mail tersebut kemudian oleh Arief Meidyanto dijadikan dasar untuk menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB dengan perkiraan anggaran sebesar Rp315.113.152.683 untuk usulan pengadaan BCSS Bakamla pada RKA-K/L APBN-P TA 2016. Usulan tersebut selanjutnya diajukan secara hirarkis (berjenjang) kepada Arie Soedewo selaku Kabakamla sebagai usulan penambahan anggaran Bakamla pada APBN-P TA 2016," kata JPU Tonny.
JPU Tonny membeberkan, dalam proses pengusulan anggaran Bakamla tersebut ternyata Ali Fahmi ditugaskan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan pejabat Kementerian Keuangan sebelum dilakukan pembahasan anggaran di Komisi I DPR.
Saat proses pengusulan anggaran masih berlangsung, Rahardjo juga melakukan pertemuan dengan Ali di sebuah restoran, di kawasan Menteng Square, Jakarta Pusat pada Juni 2016. Rahardjo dan Ali membicarakan komitmen fee yang akan disiapkan Rahardjo terkait proyek BCCS yang sedang diusulkan.
Setelah dilakukan pembahasan oleh Bakamla dengan DPR, maka anggaran paket pengadaan BCSS tersebut berhasil ditampung dalam APBN-P TA 2016, sebagaimana tertuang dalam DIPA Bakamla dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-522/MK.02/2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 tertanggal 23 Juni 2016. Pagu anggaran proyek itu senilai Rp400 miliar. "Namun anggarannya belum bisa digunakan karena membutuhkan persetujuan lebih lanjut atau istilahnya masih ditandai bintang," ujar JPU Tonny.
Pertengahan Juni 2016, Arie Soedewo selaku Kabakamla menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai Leni Marlena guna melaksanakan lelang pengadaan paket pekerjaan (proyek) yang terdapat pada APBN Perubahan TA 2016. Rahardjo kemudian bertemu dengan Arie Soedewo dan Arief Meidyanto di ruangan serbaguna Kantor Bakamla untuk memaparkan mengenai rencana (design) pekerjaan BCSS Bakamla. "Berdasarkan hasil paparan tersebut, Arie Soedewo mengatakan bahwa PT CMI Teknologi sebenarnya dapat ditunjuk langsung dalam lelang pengadaan backbone karena barang yang diadakan unik dan memiliki nilai lokal yang tinggi," tuturnya.
Selain itu Rahardjo juga melakukan pertemuan dengan Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla dan Juli Amar Ma’ruf selaku anggota ULP Bakamla. Pertemuan juga dihadiri Fachrulan Amir selaku konsultan dari PT CSE Aviation. Pertemuan membahas tentang rencana lelang pengadaan BCCS. Para pihak bersepakat bahwa project breakdown untuk tiap-tiap spek item barang akan dibuat sedetail mungkin untuk mengunci spek dalam KAK pengadaan. Draft KAK dan spek nantinya dikirim Fachrulan melalui email dalam rangka penyusunan KAK project backbone oleh tim ULP Bakamla.
JPU Tonny melanjutkan, untuk mengikuti lelang maka Rahardjo menyiapkan perusahaan pendampingan bagi PT CMI Teknologi dan akan didaftarkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bakamla. Selain itu, lelang belum dilakukan ternyata Rahardjo dan Edwin Sudarmo selaku Direktur Utama PT CSE Aviation telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No.007/ASC-0100-SPK/CSE/03/2016 tertanggal 4 Agustus 2016. Perjanjian ini bertajuk "Pelaksanaan Pekerjaan Mengelola Proyek Pembangunan Backbone Surveillance System Bakamla-RI" di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp2.496.106.855. Selain itu isi perjanjian juga mencantumkan PT CSE Aviation sebagai subkon utama pekerjaan backbone di Bakamla. "Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang etika pengadaan," tegas JPU Tonny.
JPU Tonny F Pangaribuan memaparkan, Rahardjo kembali bertemu dengan Arief guna membahas teknis usulan anggaran pengadaan Backbone Surveillance atau satelit dalam upaya pengawasan keamanan laut yang akan diusulkan masuk sebagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada usulan APBN Perubahan Bakamla TA 2016. Arief dan Rahardjo menyepakati bahwa Rahardjo akan menyusun spesifikasi teknis yang dibutuhkan masing-masing stasiun Bakamla di daerah yang akan diintegrasikan melalui jaringan Backbone beserta rencana anggarannya (RAB).
Akhirnya Rahardjo mengirimkan spesifikasi teknis dan RAB melalui dua kali pengiriman e-mail pada 2 dan 3 Mei 2016 ke Arief. Biaya yang dicantumkan Rahardjo sebesar Rp350 miliar. Rahardjo juga meminta Arief agar memasukkan judul programnya dengan nama Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) sesuai arahan dari Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Rahardjo.
"Bahwa file atau data yang diterima melalui e-mail tersebut kemudian oleh Arief Meidyanto dijadikan dasar untuk menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB dengan perkiraan anggaran sebesar Rp315.113.152.683 untuk usulan pengadaan BCSS Bakamla pada RKA-K/L APBN-P TA 2016. Usulan tersebut selanjutnya diajukan secara hirarkis (berjenjang) kepada Arie Soedewo selaku Kabakamla sebagai usulan penambahan anggaran Bakamla pada APBN-P TA 2016," kata JPU Tonny.
JPU Tonny membeberkan, dalam proses pengusulan anggaran Bakamla tersebut ternyata Ali Fahmi ditugaskan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan pejabat Kementerian Keuangan sebelum dilakukan pembahasan anggaran di Komisi I DPR.
Saat proses pengusulan anggaran masih berlangsung, Rahardjo juga melakukan pertemuan dengan Ali di sebuah restoran, di kawasan Menteng Square, Jakarta Pusat pada Juni 2016. Rahardjo dan Ali membicarakan komitmen fee yang akan disiapkan Rahardjo terkait proyek BCCS yang sedang diusulkan.
Setelah dilakukan pembahasan oleh Bakamla dengan DPR, maka anggaran paket pengadaan BCSS tersebut berhasil ditampung dalam APBN-P TA 2016, sebagaimana tertuang dalam DIPA Bakamla dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-522/MK.02/2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 tertanggal 23 Juni 2016. Pagu anggaran proyek itu senilai Rp400 miliar. "Namun anggarannya belum bisa digunakan karena membutuhkan persetujuan lebih lanjut atau istilahnya masih ditandai bintang," ujar JPU Tonny.
Pertengahan Juni 2016, Arie Soedewo selaku Kabakamla menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai Leni Marlena guna melaksanakan lelang pengadaan paket pekerjaan (proyek) yang terdapat pada APBN Perubahan TA 2016. Rahardjo kemudian bertemu dengan Arie Soedewo dan Arief Meidyanto di ruangan serbaguna Kantor Bakamla untuk memaparkan mengenai rencana (design) pekerjaan BCSS Bakamla. "Berdasarkan hasil paparan tersebut, Arie Soedewo mengatakan bahwa PT CMI Teknologi sebenarnya dapat ditunjuk langsung dalam lelang pengadaan backbone karena barang yang diadakan unik dan memiliki nilai lokal yang tinggi," tuturnya.
Selain itu Rahardjo juga melakukan pertemuan dengan Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla dan Juli Amar Ma’ruf selaku anggota ULP Bakamla. Pertemuan juga dihadiri Fachrulan Amir selaku konsultan dari PT CSE Aviation. Pertemuan membahas tentang rencana lelang pengadaan BCCS. Para pihak bersepakat bahwa project breakdown untuk tiap-tiap spek item barang akan dibuat sedetail mungkin untuk mengunci spek dalam KAK pengadaan. Draft KAK dan spek nantinya dikirim Fachrulan melalui email dalam rangka penyusunan KAK project backbone oleh tim ULP Bakamla.
JPU Tonny melanjutkan, untuk mengikuti lelang maka Rahardjo menyiapkan perusahaan pendampingan bagi PT CMI Teknologi dan akan didaftarkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bakamla. Selain itu, lelang belum dilakukan ternyata Rahardjo dan Edwin Sudarmo selaku Direktur Utama PT CSE Aviation telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No.007/ASC-0100-SPK/CSE/03/2016 tertanggal 4 Agustus 2016. Perjanjian ini bertajuk "Pelaksanaan Pekerjaan Mengelola Proyek Pembangunan Backbone Surveillance System Bakamla-RI" di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp2.496.106.855. Selain itu isi perjanjian juga mencantumkan PT CSE Aviation sebagai subkon utama pekerjaan backbone di Bakamla. "Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang etika pengadaan," tegas JPU Tonny.
Lihat Juga :
