Ketua Umum DPN PKP Audiensi dengan Wapres Ma'ruf Amin

"Pemerintah sangat gigih untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tadinya 10 persen dan sekarang jadi 8 persen. Kita cicil bertahap sampai 2024 ini jadi 0 persen, terutama di kabupaten/kota melaui bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," harapnya.

Ma'ruf Amin menekankan pembangunan berupa estafet ke depan dari era baru sampai sekarang dan berkelanjutan. PKP, begitu Wapres, juga nantinya harus bisa berkontribusi nyata di 2024.

Sikap Politik PKP
Selain menyampaikan sikap mengenai Pancasila dan penanganan korupsi, Yussuf Solichien menyampaikan bahwa PKP mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan memberikan apresiasi yang tinggi atas segala upaya dan kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi ini.

PKP sepakat dan terus membantu pemerintah penanganan Covid -19, dilakukan yakni vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Pandemi, kata Yussuf, tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malas, tidak bekerja, tidak berproduksi, justru saat seperti inilah rakyat Indonesia lebih giat bekerja supaya perekonomian nasional dapat segera pulih dan perekonomian lebih meningkat kembali pasca pandemi Covid-19.

Yussuf, yang juga ketua umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini juga mengingatkan pentingnya pembangunan sektor maritim khususnya subsektor perikanan, karena potensi perikanan Indonesia sebesar 71,1 juta ton per tahun, namun kinerja perikanan nasional kita baru 19 ton.

“Apabila separuh saja potensi perikanan nasional dapat dimanfaatkan akan menghasilkan 35 ton per tahun atau setara dengan Rp500 triliun tentunya banyak menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

PKP meminta pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi ke bidang maritim untuk membangun Indonesia sebagai negara maritimyang kuat, sejahtera dan berwibawa sebagai poros dunia. Tidak hanya itu, banyaknya institusi penegakan hukum dilaut menyebabkan terjadinya high cost bagi pelaku usaha pelayaran dan perikanan serta tumpang tindihnya penegakan hukum di laut.

“Untuk itu kami merekomendasikan agar seluruh institusi penegakan hukum dilaut diintegrasikan dalam sebuah komando tunggal yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla) satu-satunya institusi penegak hukum selain TNI angkatan laut sesuai dengan fungsi asasinya.”

Soal pertahanan dan keamanan negara, lanjut Yussuf, juga hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah, karena seluruh akses masuk wilayah negara indonesia sebagian besar melalui laut dan udara yakni perkembangan lingkungan strategis regional di Laut Natuna Utara menghendaki kehadiran kekuatan militer Indonesia. Pemerintah harus memperkuat pertahanan dengan melaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan serta moderinasi TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

"PKP meminta kepada pemerintah agar dalam pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) TNI wajib dibangun di dalam negeri. Pembangunan alutsista merupakan salah satu faktor dalam pemulihan perekonomian nasional. Pembangunan kapal perang akan menghidupkan 2.000 UKM yang akan memasok peralatan-peralatan nonkombatan yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja," paparnya.