Kemenkes: 83,9% Pelayanan Kesehatan Terdampak Akibat Corona
loading...
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Vensya Sitohang mengungkapkan, pandemi Corona memiliki dampak cukup serius terutama pelayanan kesehatan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Vensya Sitohang mengungkapkan, kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) memiliki dampak yang cukup serius terutama terhadap pelayanan kesehatan.
(Baca juga: Efek Pandemi Covid-19, 17 Persen Masyarakat Terkena PHK)
Vensya mengatakan hampir 83,9% pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi Covid-19. (Baca juga: Update Corona Minggu: Positif 31.186 Orang, 10.498 Sembuh dan 1.851 Meninggal)
"Ternyata memang cukup mengagetkan bahwa hampir 83,9% pelayanan kesehatan berdampak," kata Vensya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).
Terdampaknya pelayanan kesehatan itu juga berdampak pada program penyelenggaraan program imunisasi. Khususnya imunisasi rutin lengkap di Indonesia.
"Dan gambaran itu tentu kita lihat di beberapa daerah di lapangan oleh karena itu kemaren beberapa waktu yang lalu kita bersama dengan teman-teman UNICEF dan para peduli, pemerhati imunisasi melakukan survei cepat seperti apa sih pelaksanaan di lapangan," kata Vensya.
Dengan terhentinya pelayanan kesehatan artinya imunisasi atau pemberian imunisasi itu tidak dilaksanakan lagi. "Yang tentu tidak tahu seperti apa dampak daripada kalau pelayanan imunisasi itu tidak dilakukan," ucapnya.
Pelayanan imunisasi yang terdampak itu baik yang di Posyandu maupun di Puskesmas, juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. "Dan itu seluruh provinsi dan kabupaten kota tentunya," jelas Vensya.
Vensya mengatakan perubahan ini ternyata cukup signifikan dan cukup serius karena kalau dibandingkan dengan pemberian program imunisasi dasar lengkap di tahun 2019. "Kalau kita bandingkan misalnya April 2020 dengan 2019 jadi pada sama-sama bulan April, untuk kita lihat trendnya itu ternyata sudah mengalami penurunan," katanya.
Kalau dari Januari hingga Februari 2020, kata Vensya sebenarnya masih belum terdampak di dalam laporan. Tapi di bulan April cukup signifikan penurunannya. "Hampir 4,7 selisih persentase dari pada yang ada di imunisasi dasar lengkap di 2019 dengan 2020. Jadi memang cukup serius," jelasnya.
Namun, Vensya mengatakan secara generik sebenarnya tidak bisa di lihat dari gambaran nasional. Karena dari cakupan imunisasi nasional itu mencapai target, tapi harus diperhatikan pada provinsi dan kabupaten/kota.
"Lalu nanti di sana secara detail secara teknis kita bisa melihat sebenarnya di provinsi mana, di kabupaten/kota mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di desa mana-mana, di rumah tangga yang mana ada anak-anak yang belum terimunisasi?" ungkapnya.
"Ini strategi yang harus dilaksanakan yang memang setiap Puskesmas itu mengetahui anak by name by address dan jenis imunisasi yang harus dia dapatkan sehingga diketahui juga mana imunisasi yang belum didapatkannya. Untuk melihat itu lebih detail memang harus melihat data-data di lapangan," tambahnya.
(Baca juga: Efek Pandemi Covid-19, 17 Persen Masyarakat Terkena PHK)
Vensya mengatakan hampir 83,9% pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi Covid-19. (Baca juga: Update Corona Minggu: Positif 31.186 Orang, 10.498 Sembuh dan 1.851 Meninggal)
"Ternyata memang cukup mengagetkan bahwa hampir 83,9% pelayanan kesehatan berdampak," kata Vensya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).
Terdampaknya pelayanan kesehatan itu juga berdampak pada program penyelenggaraan program imunisasi. Khususnya imunisasi rutin lengkap di Indonesia.
"Dan gambaran itu tentu kita lihat di beberapa daerah di lapangan oleh karena itu kemaren beberapa waktu yang lalu kita bersama dengan teman-teman UNICEF dan para peduli, pemerhati imunisasi melakukan survei cepat seperti apa sih pelaksanaan di lapangan," kata Vensya.
Dengan terhentinya pelayanan kesehatan artinya imunisasi atau pemberian imunisasi itu tidak dilaksanakan lagi. "Yang tentu tidak tahu seperti apa dampak daripada kalau pelayanan imunisasi itu tidak dilakukan," ucapnya.
Pelayanan imunisasi yang terdampak itu baik yang di Posyandu maupun di Puskesmas, juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. "Dan itu seluruh provinsi dan kabupaten kota tentunya," jelas Vensya.
Vensya mengatakan perubahan ini ternyata cukup signifikan dan cukup serius karena kalau dibandingkan dengan pemberian program imunisasi dasar lengkap di tahun 2019. "Kalau kita bandingkan misalnya April 2020 dengan 2019 jadi pada sama-sama bulan April, untuk kita lihat trendnya itu ternyata sudah mengalami penurunan," katanya.
Kalau dari Januari hingga Februari 2020, kata Vensya sebenarnya masih belum terdampak di dalam laporan. Tapi di bulan April cukup signifikan penurunannya. "Hampir 4,7 selisih persentase dari pada yang ada di imunisasi dasar lengkap di 2019 dengan 2020. Jadi memang cukup serius," jelasnya.
Namun, Vensya mengatakan secara generik sebenarnya tidak bisa di lihat dari gambaran nasional. Karena dari cakupan imunisasi nasional itu mencapai target, tapi harus diperhatikan pada provinsi dan kabupaten/kota.
"Lalu nanti di sana secara detail secara teknis kita bisa melihat sebenarnya di provinsi mana, di kabupaten/kota mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana, di desa mana-mana, di rumah tangga yang mana ada anak-anak yang belum terimunisasi?" ungkapnya.
"Ini strategi yang harus dilaksanakan yang memang setiap Puskesmas itu mengetahui anak by name by address dan jenis imunisasi yang harus dia dapatkan sehingga diketahui juga mana imunisasi yang belum didapatkannya. Untuk melihat itu lebih detail memang harus melihat data-data di lapangan," tambahnya.
(maf)
Explore More