Jokowi Dorong UU Perampasan Aset Selesai Tahun Depan

Kamis, 09 Desember 2021 - 11:50 WIB
loading...
Jokowi Dorong UU Perampasan...
Presiden Jokowi mendorong Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset selesai tahun depan bisa diselesaikan. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Rancangan Undang-Undang ( RUU) Perampasan Aset selesai tahun depan bisa diselesaikan. Menurutnya, UU Perampasan Aset penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

"Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong. Kita harapkan tahun depan insyaAllah ini juga akan bisa selesai," katanya dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Kamis (9/12/2021).

Jokowi menegaskan bahwa UU Perampasan Aset penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. "(Ini) agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Baca juga: Ketua DPD Minta Pemerintah Serius Selesaikan RUU Perampasan Aset

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pemulihan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga harus diutamakan. Hal ini dilakukan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, termasuk juga memitigasi pencegahan korupsi sejak dini.

Jokowi mengapresiasi capaian pemulihan aset dan peningkatan PNBP semester pertama tahun ini. "Saya mengapresiasi capaian asset recovery dan peningkatan PNBP kita di semester pertama tahun 2021. Misalnya Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari penanganan kasus korupsi sekitar Rp15 triliun. Dan tadi jumlah yang lebih besar juga disampaikan oleh ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK," katanya.

Baca juga: Buru Aset BLBI, Wamenkumham: Perlu UU Perampasan Aset
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sahroni: Dengan UU Polri...
Sahroni: Dengan UU Polri Baru, Transparansi Penegakan Hukum Akan Lebih Meningkat
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Kejagung: Proyek Motor...
Kejagung: Proyek Motor Listrik BGN Rp1 Triliun Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
Terbitkan Sprindik Baru,...
Terbitkan Sprindik Baru, KPK Kembangkan Kasus DJKA Sumatera
Polda Metro Jaya Tak...
Polda Metro Jaya Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Nama Dirjen Bea Cukai...
Nama Dirjen Bea Cukai Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Suap, Ini Kata Purbaya
Komdigi Dorong Sinkronisasi...
Komdigi Dorong Sinkronisasi Penegakan Hukum Ruang Digital
Rekomendasi
Bacok Pelajar di Jakbar,...
Bacok Pelajar di Jakbar, 2 Pelaku Ditangkap Polsek Palmerah
SDH Depok Komitmen Bangun...
SDH Depok Komitmen Bangun Pendidikan Karakter hingga Pengembangan Kepemimpinan
Lithuania Siap Luncurkan...
Lithuania Siap Luncurkan Mobil yang Bisa Berubah Jadi Robot
Berita Terkini
GenIUS Expo 2026 Dorong...
GenIUS Expo 2026 Dorong Siswa Kembangkan Potensi Diri melalui Karya dan Inovasi
Kapolri: ASN Sipil Duduki...
Kapolri: ASN Sipil Duduki Jabatan di Polri Akan Diatur lewat PP atau Perpres
Kapolri Diminta Segera...
Kapolri Diminta Segera Lantik Kapolda Jabar, Kalbar, dan Sumbar
Tuduhan ke AHY terkait...
Tuduhan ke AHY terkait SPPG Dinilai Tak Proporsional, Pengamat: Publik Harus Rasional
Kolaborasi Generasi...
Kolaborasi Generasi Muda Jadi Penggerak Perubahan Lingkungan
KPK: OTT di BPK Terkait...
KPK: OTT di BPK Terkait Temuan Pengadaan Smart TV di Muara Enim
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved