Mayoritas Fraksi DPR Setuju RUU TPKS Dilanjutkan Pembahasan

Rabu, 08 Desember 2021 - 19:26 WIB
loading...
Mayoritas Fraksi DPR...
Mayoritas fraksi menyetujui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi usul inisiatif DPR RI. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Mayoritas fraksi menyetujui draf Rancangan Undang-Undang ( RUU ) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi usul inisiatif DPR RI. Sehingga, draf RUU TPKS akan dibawa ke sidang paripurna agar diputuskan bisa dibahas di tahap selanjutnya.

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya PKS yang menolak dengan tegas naskah RUU TPKS. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf memandang perlu ada aturan hukum yang melarang perzinaan dan larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

"Fraksi PKS menyatakan menolak hasil panja tersebut untuk dilanjutkan ke dalam tahap selanjutnya," kata Almuzzammil dalam pendapat mini fraksinya di Ruang Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Fatayat NU Dorong Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sementara, Partai Golkar tidak menyatakan sikap yang tegas menolak atau menerima naskah RUU TPKS. "Kami Fraksi Partai Golkar menyatakan, mengusulkan RUU TPKS untuk dilanjutkan kembali pembahasannya dalam masa sidang yang akan datang agar kesempurnaan dan ketika sudah diundangkan tidak ada lagi celah dari pihak lain untuk melakukan judicial review," ujar anggota Baleg DPR RI Fraksi Golkar Ferdiansyah.

Sedangkan, Fraksi PPP menyatakan setuju tetapi dengan syarat. PPP masih tidak sepakat judul RUU TPKS. Salah satu poinnya, PPP meminta diubah menjadi RUU Tindak Pidana Seksual.

Dengan menghapus kata kekerasan agar bisa mengatur pidana seksual tanpa kekerasan seperti penyimpangan seksual juga bisa diatur. Selebihnya, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PAN menyetujui naskah RUU TPKS tanpa ada catatan.

Setelah mendengar pendapat mini fraksi, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas langsung meminta persetujuan kepada anggota Baleg DPR RI yang hadir dalam rapat. "Dengan demikian saya sampaikan ada 7 fraksi yang menyetujui, dan ada 1 fraksi yang meminta untuk menunda bukan berarti tidak menyetujui, meminta untuk ditunda, dan satu fraksi menyatakan menolak yakni PKS, dengan demikian saya ingin menanyakan sekali lagi kepada Bapak Ibu anggota baleg, apakah draf RUU TPKS dapat kita setujui?" tanya Supratman.

"Setuju," jawab anggota Baleg yang hadir di ruang rapat.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Buruh Wanti-wanti RUU...
Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja
Rekomendasi
Rencana Aksi Lagi di...
Rencana Aksi Lagi di Bundaran HI, Ketua BEM UI Ingin Dobrak Kemacetan Mobilitas Sosial
Elnusa Petrofin dan...
Elnusa Petrofin dan Pertamina Patra Niaga Perkuat Distribusi Avtur Bali-Nusra
Dikhianati Suami, Shiena...
Dikhianati Suami, Shiena Bangkit Bongkar Perselingkuhan di Microdrama V+Short Replaceable
Berita Terkini
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan...
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
Infografis
Riwayat Pendidikan Ahmad...
Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni, Anggota DPR yang Jadi Sorotan Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved