Ingatkan Jejak Digital, MenPAN-RB: ASN Jangan Menjelekkan dan Antipemerintah

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN-RB ) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara ( ASN ) berhati-hati dalam berselancar di dunia maya, baik melalui media sosial maupun melalui aplikasi pertukaran pesan. Pemerintah akan mengakses jejak digital terhadap ASN para calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) dan pasangannya.

"Jangan berkomentar menjelek-jelekkan pemerintah atau antipemerintah, maupun mengikuti dan berkomunikasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Ingat, ada jejak digital. ASN harus tegak lurus terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah," katanya dikutip dari pers rilis Humas KemenPANRB, Selasa (7/12/2021).

Tjahjo kembali menekankan jika sudah terpapar radikalisme, maka tidak akan lolos seleksi menjadi PPT. "Prinsipnya adalah ASN tidak boleh berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Terlebih untuk calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya. Walaupun sudah memenuhi kriteria. Jika memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme, mohon maaf tidak bisa," katanya.

Baca juga: Tjahjo: 16 PNS Gagal Jadi Eselon I Gara-gara Pasangan Buka Medsos Tokoh Radikal

Sebelumnya, Tjahjo mengungkapkan bahwa banyak PNS yang gagal menjadi Eselon I saat sidang Tim Penilai Akhir (TPA) karena kelakuan pasangannya. "Ini saya bikin stres, dua tahun MenPANRB dalam sidang TPA, hampir di atas 16 calon Eselon I yang sudah hebat, professor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA, gagal jadi Eselon I gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya," katanya.

Dia mengatakan, banyak pasangan PNS yang sering membuka media sosial milik tokoh-tokoh radikal dan terorisme. "Istrinya kalau malam kerjanya buka medsos tokoh-tokoh radikal, tokoh-tokoh teroris. Gagal. Pokoknya yang berbau radikalisme terorisme itu ancaman bangsa," ujarnya.

Tjahjo memastikan pemerintah berani bersikap dalam menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Apalagi radikalisme dan terorisme ini ada yang perorangan maupun kelompok. Selain itu, ada yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyebar masalah radikalisme dan terorisme.

Baca juga: PNS Mau Diganti dengan Robot, Tjahjo Kumolo: Itu Keinginan Pak Jokowi

"Termasuk di Eselon II, Eselon I, keluarganya yang berbau ini, atau suka buka medsos, di-drop. Karena bukti aplikasi, rekam jejak media, di HP-nya semua bisa terdata dengan baik," ujarnya.

Politikus PDIP itu menyebut hampir setiap bulan ada ASN yang diberhentikan karena terlibat masalah radikalisme dan terorisme. "Di tantangan pertama. Hampir setiap bulan kami mengeluarkan SK ASN yang kita berhentikan karena terpapar radikalisme terorisme," katanya.