Ambang Batas Parlemen 7%, Puluhan Juta Suara Pemilih Terancam Hangus
Senin, 08 Juni 2020 - 08:08 WIB
loading...
A
A
A
Sekjen Berkarya Priyo Budi Santoso menekankan pada potensi risiko jumlah suara pemilih yang hilang. “Menjadi kegelisahan bersama tentang besarnya kemungkinan suara pemilih yang hangus. Kami merasa wajib hadir menjadi penyeimbang informasi kepada masyarakat bahwa risiko hangusnya puluhan juta suara itu nyata adanya,” ungkapnya.
Sekjen Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan, fakta bahwa kondisi yang relatif sama dihadapi pada 2009, 2014, dan 2024. “Ya berproses di MK (lagi). Tapi, apa kita akan terus menerus buang-buang energi seperti ini, setiap lima tahun hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini,” ungkapnya.
Sekjen Garuda Abdullah Mansuri mengatakan, baik usulan parliamentary threshold dan atau presidential threshold yang diajukan merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. “Sudah banyak suara negatif masuk dari daerah-daerah. Masyarakat luas harus segera disadarkan,” katanya.
Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menambahkan, komunikasi intens antarsekjen terus dijalin ke depan. Termasuk dengan tiga parpol di parlemen yang menentang RUU, yakni PAN, PPP, dan Demokrat. “Dan tentu saja juga (komunikasi) dengan para sahabat DPR RI yang mengusulkannya. Segera kami jadwalkan bertemu. Insya Allah, kami semua hanya inginkan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta ini,” kata Verry.
PAN-PKS Usul PT 5%
Sementara itu, PAN dan PKS mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2024 naik dari 4% menjadi 5%. Usulan ini merupakan usulan resmi yang sudah dibahas di internal partai masing-masing menanggapi berbagai usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. “PAN sudah (membahas), paling tinggi lima persen (5%),” kata Bendahara Umum (Bendum) DPP PAN Totok Daryanto saat dihubungi, Minggu (7/6/20).
Sekjen Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan, fakta bahwa kondisi yang relatif sama dihadapi pada 2009, 2014, dan 2024. “Ya berproses di MK (lagi). Tapi, apa kita akan terus menerus buang-buang energi seperti ini, setiap lima tahun hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini,” ungkapnya.
Sekjen Garuda Abdullah Mansuri mengatakan, baik usulan parliamentary threshold dan atau presidential threshold yang diajukan merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. “Sudah banyak suara negatif masuk dari daerah-daerah. Masyarakat luas harus segera disadarkan,” katanya.
Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan menambahkan, komunikasi intens antarsekjen terus dijalin ke depan. Termasuk dengan tiga parpol di parlemen yang menentang RUU, yakni PAN, PPP, dan Demokrat. “Dan tentu saja juga (komunikasi) dengan para sahabat DPR RI yang mengusulkannya. Segera kami jadwalkan bertemu. Insya Allah, kami semua hanya inginkan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta ini,” kata Verry.
PAN-PKS Usul PT 5%
Sementara itu, PAN dan PKS mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2024 naik dari 4% menjadi 5%. Usulan ini merupakan usulan resmi yang sudah dibahas di internal partai masing-masing menanggapi berbagai usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. “PAN sudah (membahas), paling tinggi lima persen (5%),” kata Bendahara Umum (Bendum) DPP PAN Totok Daryanto saat dihubungi, Minggu (7/6/20).
Lihat Juga :
