KPK Tangani 240 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Sejak 2004
Kamis, 02 Desember 2021 - 11:46 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Firli Bahuri: Jangan Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi dan Usaha
Lili melihat sejumlah modus korupsi di tahap perencanaan anggaran. Di antaranya, proyek atau paket tersebut ternyata sudah dijual lebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. "Tentu ini tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga akan terjadi rekayasa dokumen dalam hal pengadaan barang dan jasa," ungkapnya
Lili menambahkan, adanya persekongkolan antara sejumlah pemangku kepentingan dalam penentuan proyek mulai dari DPR, DPRD, kementerian, pemerintah, kuasa pengguna anggaran hingga vendor. Dari kongkalikong itu, terjadi potensi mark up, suap, manipulasi pemilihan pemenang serta dokumen lelang.
"Sedangkan dalam tahap pengawasan dan pertanggung jawaban, bisa terjadi indikasi suap terhadap auditor untuk menghilangkan audit-audit tersebut, juga terjadi suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman," ucapnya.
Lili melihat sejumlah modus korupsi di tahap perencanaan anggaran. Di antaranya, proyek atau paket tersebut ternyata sudah dijual lebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. "Tentu ini tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga akan terjadi rekayasa dokumen dalam hal pengadaan barang dan jasa," ungkapnya
Lili menambahkan, adanya persekongkolan antara sejumlah pemangku kepentingan dalam penentuan proyek mulai dari DPR, DPRD, kementerian, pemerintah, kuasa pengguna anggaran hingga vendor. Dari kongkalikong itu, terjadi potensi mark up, suap, manipulasi pemilihan pemenang serta dokumen lelang.
"Sedangkan dalam tahap pengawasan dan pertanggung jawaban, bisa terjadi indikasi suap terhadap auditor untuk menghilangkan audit-audit tersebut, juga terjadi suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
