Polemik Pemecatan, Politikus Golkar Sarankan Sri Mulyani Datangi Pimpinan MPR
loading...
Anggota Komisi XI DPR dati Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyarankan Menkeu Sri Mulyani mendatangi Pimpinan MPR. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Desakan 10 Pimpinan MPR RI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena tidak menghargai MPR RI menuai polemik di masyarakat.
Menanggapi polemik ini, anggota Komisi XI DPR dati Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak semua pihak untuk melihat ini secara terbuka, tidak emosional dan kepala dingin. Karena saat ini, situasi berkaitan dengan anggaran tidak hanya MPR saja yang mengalami penurunan pagu anggaran, DPR dan DPD juga mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.
"Karena pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan yang sangat berat kepada penerimaan negara. Diharapkan, pemerintah ada upaya-upaya yang serius dari sisi alokasi anggaran ini supaya tidak berlebihan," kata Misbakhun, Kamis (2/12/2021).
Politikus Partai Golkar ini juga dapat memahami ada program-program di MPR RI yang mungkin tidak bisa berjalan karena pengurangan anggaran tersebut. Tapi, hal ini harus menjadi upaya bersama dalam menentukan mana yang menjadi skala prioritas. "Mana yang menjadi hal-hal serius yang harus diutamakan dalam pelaksanaan (penganggaran)," imbuhnya.
Ada pun permintaan mengganti Menkeu, dia menegaskan mengganti Menkeu ini merupakan hak prerogatif Presiden sehingga, dia tidak bisa memberikan komentar lebih jauh soal itu. Tapi, sambung Misbakhun, sebagai mitra kerja yang selama ini bekerja dengan Menkeu dalam waktu yang sangat lama, Misbakhun sebenarnya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani dalam berhubungan dengan DPR.
"Beliau (Sri Mulyani) kalau tidak bisa hadir atau mewakilkan rapat-rapat biasanya ada alasan-alasan yang sangat penting yang adalah berkaitan dengan Presiden, rapat kabinet atau agenda-agenda yang berhubungan dengan agenda di luar negeri yang sudah direncanakan. Dan beliau selalu mengirimkan surat secara resmi alasan-alasan kenapa tidak bisa hadir dalam rapat," ungkap Misbakhun.
Oleh karena itu, Misbakhun menyarankan agar ketegangan ini harus dicarikan jalan keluar. Bagaimana agar jangan muncul kesan bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu tidak menghargai MPR RI sebagai kelembagaan. Misbakhun pun menyarankan agar Sri Mulyani mendatangi Pimpinan MPR dan berkomunikasi secara langsung.
"Jadi kalau menurut saya, ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana secara kelembagaan Ibu Sri Mulyani supaya tidak ada kesan tidak menghargai, tidak menghormati MPR, datang ke MPR menjelaskan kepada MPR secara langsung, apa-apa saja yang menjadi dasar dan argumentasi mengenai policy di bidang anggaran dan alasan-alasan ketidakhadiran beliau di rapat-rapat dengan Pimpinan MPR," usulnya.
Menanggapi polemik ini, anggota Komisi XI DPR dati Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak semua pihak untuk melihat ini secara terbuka, tidak emosional dan kepala dingin. Karena saat ini, situasi berkaitan dengan anggaran tidak hanya MPR saja yang mengalami penurunan pagu anggaran, DPR dan DPD juga mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.
"Karena pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan yang sangat berat kepada penerimaan negara. Diharapkan, pemerintah ada upaya-upaya yang serius dari sisi alokasi anggaran ini supaya tidak berlebihan," kata Misbakhun, Kamis (2/12/2021).
Politikus Partai Golkar ini juga dapat memahami ada program-program di MPR RI yang mungkin tidak bisa berjalan karena pengurangan anggaran tersebut. Tapi, hal ini harus menjadi upaya bersama dalam menentukan mana yang menjadi skala prioritas. "Mana yang menjadi hal-hal serius yang harus diutamakan dalam pelaksanaan (penganggaran)," imbuhnya.
Ada pun permintaan mengganti Menkeu, dia menegaskan mengganti Menkeu ini merupakan hak prerogatif Presiden sehingga, dia tidak bisa memberikan komentar lebih jauh soal itu. Tapi, sambung Misbakhun, sebagai mitra kerja yang selama ini bekerja dengan Menkeu dalam waktu yang sangat lama, Misbakhun sebenarnya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani dalam berhubungan dengan DPR.
"Beliau (Sri Mulyani) kalau tidak bisa hadir atau mewakilkan rapat-rapat biasanya ada alasan-alasan yang sangat penting yang adalah berkaitan dengan Presiden, rapat kabinet atau agenda-agenda yang berhubungan dengan agenda di luar negeri yang sudah direncanakan. Dan beliau selalu mengirimkan surat secara resmi alasan-alasan kenapa tidak bisa hadir dalam rapat," ungkap Misbakhun.
Oleh karena itu, Misbakhun menyarankan agar ketegangan ini harus dicarikan jalan keluar. Bagaimana agar jangan muncul kesan bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu tidak menghargai MPR RI sebagai kelembagaan. Misbakhun pun menyarankan agar Sri Mulyani mendatangi Pimpinan MPR dan berkomunikasi secara langsung.
"Jadi kalau menurut saya, ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana secara kelembagaan Ibu Sri Mulyani supaya tidak ada kesan tidak menghargai, tidak menghormati MPR, datang ke MPR menjelaskan kepada MPR secara langsung, apa-apa saja yang menjadi dasar dan argumentasi mengenai policy di bidang anggaran dan alasan-alasan ketidakhadiran beliau di rapat-rapat dengan Pimpinan MPR," usulnya.
(cip)
