Demokrat: Usulan Pemecatan Sri Mulyani Bukti Pemerintah Tidak Komunikatif
Kamis, 02 Desember 2021 - 08:17 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Ralat Ucapan Fadel Muhammad, Bamsoet Cuma Minta Sri Mulyani Hargai MPR
Hal ini kata Kamhar perlu ditelusuri lebih lanjut bahwa sebenarnya alasan pemotongan anggaran sosialisasi hanyalah puncak gunung yang es, tapi ada alasan lebih mendalam yang menyenangkan MPR meminta pemerintah memecat Sri Mulyani. "Ini menjadi menarik karena sejak dulu tak pernah MPR ramai dengan pemberitaan karena isu anggaran. Kami memandang polemik ini hanya sebagai fenomena gunung es yang menggambarkan betapa bobrok dan banyaknya masalah serta persoalan kebijakan fiskal," jelas Kamhar.
Pemotongan anggaran kata Kamhar tidak hanya terjadi di MPR RI melainkan juga di berbagai lembaga dan kementerian. "Jika karena pemotongan atau pengurangan anggaran, Pak Fadel pasti tahu bahkan alokasi belanja untuk subsidi pertanian dan petani pun mengalami pemotongan yang signifikan, jadi mestinya tak akan bereaksi secara berlebihan merespon pemotongan anggaran sosialisasi," katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI pada 30 November 2021 meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Pasalnya Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.
Padahal, kehadiran Sri Mulyani amat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. MPR RI, kata Bambang Soesatyo, senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa. [Carlos Roy Fajarta]
Hal ini kata Kamhar perlu ditelusuri lebih lanjut bahwa sebenarnya alasan pemotongan anggaran sosialisasi hanyalah puncak gunung yang es, tapi ada alasan lebih mendalam yang menyenangkan MPR meminta pemerintah memecat Sri Mulyani. "Ini menjadi menarik karena sejak dulu tak pernah MPR ramai dengan pemberitaan karena isu anggaran. Kami memandang polemik ini hanya sebagai fenomena gunung es yang menggambarkan betapa bobrok dan banyaknya masalah serta persoalan kebijakan fiskal," jelas Kamhar.
Pemotongan anggaran kata Kamhar tidak hanya terjadi di MPR RI melainkan juga di berbagai lembaga dan kementerian. "Jika karena pemotongan atau pengurangan anggaran, Pak Fadel pasti tahu bahkan alokasi belanja untuk subsidi pertanian dan petani pun mengalami pemotongan yang signifikan, jadi mestinya tak akan bereaksi secara berlebihan merespon pemotongan anggaran sosialisasi," katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI pada 30 November 2021 meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Pasalnya Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.
Padahal, kehadiran Sri Mulyani amat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. MPR RI, kata Bambang Soesatyo, senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa. [Carlos Roy Fajarta]
(cip)
