Polemik MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, PKS: Pemangkasan Anggaran Harus Cermat

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk lebih cermat dalam memangkas anggaran khususnya untuk anggota legislatif di MPR.

"Jika ada pemangkasan anggaran dan ada alasannya sebaiknya duduk bareng. Memang perlu cermat mengatur anggaran," ujar Mardani Ali Sera, Kamis (2/12/2021).

Terkait pimpinan MPR yang meminta Sri Mulyani dipecat, Mardani Ali Sera melihat sebaiknya ada alasan yang lebih komprehensif dan fatal seperti hutang yang gagal bayar dan penyebab lain sebagainya yang sangat merugikan keuangan negara. "Kalau melakukan kesalahan fatal wajar ada tuntutan mundur. Kondisi negara memang sedang berat keuangannya. Bu Sri Mulyani sebagai bendahara negara dan penanggung jawab penerimaan negara," katanya.



Mardani meminta semua pihak untuk bersinergi dengan baik dalam upaya memenuhi kebutuhan anggaran yang sangat mendasar dan amat dibutuhkan untuk kementerian atau lembaga negara. "Jika anggarannya untuk keperluan substansial harus didukung. Sebaiknya disampaikan saja apa anggaran MPR yang tidak dipenuhi. Semua pihak memang perlu menyadari beratnya kondisi penerimaan negara. Efisiensi dan sinergi bisa dilakukan semua pihak," ujarnya.



Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Sri Mulyani dicopot sebagai Menteri Keruangan karena pengalokasian anggaran untuk MPR yang jumlah pimpinannya bertambah justru anggaran dikurangi. "Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang yang ini semua bukan maunya kami tapi karena proses mekanisme politik. Tapi anggaran di MPR ini malah turun, turun terus. Menkeu juga tidak tepat janji soal anggaran sosialisasi empat pilar yang amat penting untuk dasar negara kita," kata Fadel Muhammad, Rabu 1 Desember 2021.