Kemendagri Minta Konsep Kota Cerdas Harus Layak Huni dan Berkelanjutan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat dan daerah (pemda) harus berpacu dengan waktu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangunan infrastruktur smart city atau kota cerdas. Di mana semua pihak harus beradaptasi dengan cepat dan berinovasi untuk layanan publik di wilayahnya.

Hal itu dikatakan Tito saat membuka Integrated Technology Event (ITE) Hybrid 2021 yang diselenggarakan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Bina Adwil Kemendagri) di Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai hari ini hingga besok, 1-2 Desember 2021 bertujuan untuk merumuskan dan bertukar pikiran mengenai konsep kota cerdas yang tepat di masing-masing daerah di Indonesia.

Baca juga: Kemendagri Sebut Pembangun Smart City Harus Bisa Dirasakan Masyarakat

Tito menegaskan tidak boleh acara ini dijadikan ajang untuk menghabiskan anggaran karena sudah menjelang akhir tahun. “Ini harus ada manfaat bagi kita. Saya lihat acara ini penting untuk wake up call dan memikirkan konsep smart city. Konsep smart city sudah berkembang di seluruh dunia. Ini didorong kemajuan teknologi, khususnya, TIK,” ujarnya di Surabaya, Rabu (1/12/2021).

Kemendagri: Membangun Smart City Harus Sesuai dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Mantan Kapolri itu mengutip buku karya Alvin Toffler yang menyebutkan dunia, termasuk Indonesia sedang mengalami gelombang ketiga. Kondisi ini diprediksi akan mengubah segala urusan manusia karena pemanfaatan TIK. Sebab, dengan TIK akan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Tito menyebut globalisasi itu didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Dunia jadi terasa menjadi lebih sempit.

“Oleh karena itu, badai tsunami TI itu tidak bisa terelakan. Kita tidak perlu menghindari. Kita harus memanfaatkan itu untuk mempermudakan kehidupan kita. Muncullah konsep smart city, yakni penggunaan TIK untuk mengelolaa perkotaaan. Kota adalah pusat syaraf kegiatana ekonomi, politik, sosial, budata, dan lain-lainnya,” tutur Tito.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengatakan acara ITE Hybrid 2021 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara berbagai kementerian di pusat, pemda, BUMN, BUMD, ahli, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur kota cerdas yang terpadu dan berkelanjutan.

“(ITE Hybrid 2021) Menyediakan forum untuk saling tukar-menukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman kerja sama dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang berbasis teknologi digital. Pendekatan kota cerdas ini, terutama (diperuntukkan) bagi pemda. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen Bina Adwil Kemendagri mendukung tranformasi digital melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfataan teknologi dalam memenuhi standar layanan perkotaaan,” jelasnya.

Dia mengungkapkan Kemendagri ditunjukkan sebagai National Representative Asean Smart City Network (NR ASCN). Dengan posisi ini, menurut Safrizal, pihaknya bersama pemda harus memberikan dukungan terhadap penunjukkan Indonesia sebagai Presidensi G 20 pada tahun 2022. Salah satu agenda atau isu G20 adalah pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Untuk itu, ITE Hybrid 2021 menyelanggarakan forum-forum dengan tema terkait berkelanjutan hidup manusia, seperti Smart Monitoring System for Waste Management dan Smart Infrastructure.

Safrizal menuturkan ITE Hybrid 2021 mendapatkan dukungan dari KLHK, Kementerian PUPR, Apeksi, dan Apkasi. “Topik terkait solusi infrastruktur cerdas melalui pendekatan data analisis, feedback, dan adaptasi diharapkan membuka peluang bagi pemda. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan industri nasional maupun internasional (mendorong) untuk berkolaborasi dan berdiskusi dalam mewujudkan kota cerdas yang layak huni dan meningkatkan kulitas hidup yang berkelanjutan,” ucapnya.