Kemendagri Sebut Pembangun Smart City Harus Bisa Dirasakan Masyarakat
Selasa, 30 November 2021 - 20:13 WIB
loading...
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan inovasi dan penerapan teknologi dalam rangka membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan berkolobarasi dengan berbagai pihak. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan kota cerdas (smart city) tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Namun, memerlukan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat mendorong daerah-daerah memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk berbagai kepentingan.
Gayung pun bersambut, pemerintah daerah (pemda) banyak yang berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti memotong rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan aplikasi. Baca juga: Kemendagri: Membangun Smart City Harus Sesuai dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat
Pemerintah pusat tidak ingin smart city hanya sebagai jargon atau perlombaan menciptakan aplikasi. Akan tetapi, pemanfaatan dan dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Pada tahap awal, inovasi daerah banyak menyasar pemecahan masalah pada enam pelayanan daerah dan urusan administrasi internal.
Beberapa inovasi yang baik direplikasi ke daerah lain. Sekarang, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mendorong pemda-pemda memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan perekonomian, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan inovasi dan penerapan teknologi dalam rangka membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan berkolobarasi dengan berbagai pihak. Tentu saja, pemda juga harus mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat agar inovasinya tepat sasaran.
“Jangan sampai menciptakan berbagai inovasi dan aplikasi dengan investasi yang besar hanya untuk mengejar titel kota cerdas, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kepala daerah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jika pelayanan dasar sudah disentuh, mulailah beralih ke sektor yang meningkatkan mobilitas dan kelayakan hidup masyarakat,” ujarnya, Selasa (30/11/2021).
Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 dengan tema “Pembangunan Infrastruktur Cerdas Terpadu untuk Kota Cerdas” di Grand City Convex, Surabaya, pada 1-2 Desember nanti. Di ITE Hybrid Event 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan mempertemukan sejumlah pihak untuk merumuskan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Gayung pun bersambut, pemerintah daerah (pemda) banyak yang berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti memotong rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan aplikasi. Baca juga: Kemendagri: Membangun Smart City Harus Sesuai dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat
Pemerintah pusat tidak ingin smart city hanya sebagai jargon atau perlombaan menciptakan aplikasi. Akan tetapi, pemanfaatan dan dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Pada tahap awal, inovasi daerah banyak menyasar pemecahan masalah pada enam pelayanan daerah dan urusan administrasi internal.
Beberapa inovasi yang baik direplikasi ke daerah lain. Sekarang, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mendorong pemda-pemda memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan perekonomian, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan inovasi dan penerapan teknologi dalam rangka membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan berkolobarasi dengan berbagai pihak. Tentu saja, pemda juga harus mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat agar inovasinya tepat sasaran.
“Jangan sampai menciptakan berbagai inovasi dan aplikasi dengan investasi yang besar hanya untuk mengejar titel kota cerdas, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kepala daerah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jika pelayanan dasar sudah disentuh, mulailah beralih ke sektor yang meningkatkan mobilitas dan kelayakan hidup masyarakat,” ujarnya, Selasa (30/11/2021).
Untuk itu, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 dengan tema “Pembangunan Infrastruktur Cerdas Terpadu untuk Kota Cerdas” di Grand City Convex, Surabaya, pada 1-2 Desember nanti. Di ITE Hybrid Event 2021, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan mempertemukan sejumlah pihak untuk merumuskan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Lihat Juga :
